Surabaya - Penolakan wacana hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait kekosongan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur masih menggelinding.
Fraksi partai di DPRD Jawa Timur menjadi pengusung pasangan Khofifah-Emil pada Pilgub tahun 2018 ramai-ramai menolak terkait wacana dimunculkan Komisi C DPRD Jatim tersebut.
Jangan bikin polemik di kondisi seperti ini.
Fraksi partai menolak wacana interpelasi adalah Fraksi Partai Golkar (13 kursi), PAN (6 kursi), Demokrat (14 kursi), Nasdem (9 kursi), dan PPP (5 kursi). Jika dikalkulasi total kursi pengusung Khofifah- Emil ada 47 kursi
Sementara fraksi partai oposisi juga pengusung Saifullah Yusuf-Puti Soekarnoputri pada Pilgub 2018 masih belum memutuskan mendukung atau menolak. Fraksi tersebut yakni PDIP (27 kursi), PKB (25 kursi, Gerindra (15 kursi) dan Fraksi Keadilan Bintang Nurani (6 kursi). Total kursi fraksi partai oposisi sebanyak 73 anggota.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Kodrat Sunyoto menegaskan di tengah Pandemi covid-19 sebaiknya interpelasi tidak dilakukan karena untuk menghindari kegaduhan.
"Jangan bikin polemik di kondisi seperti ini (pandemi Covid-19)," ujar Kodrat saat dikonfirmasi Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Kodrat menilai BPD Jatim adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) punya andil besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Timur. Untuk itu, Fraksi Golkar tidak mempunyai keinginan untuk melakukan interpelasi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Sri Subiati menegaskan fraksinya siap pasang badan untuk Gubernur Khofifah menghadapi wacana interpelasi tentang Bank Jatim.
“Kami tegaskan menolak adanya interpelasi tersebut,” tuturnya.
Anti menerangkan seharusnya persoalan Bank Jatim bisa diselesaikan melalui komunikasi intensif dengan Pemprov Jatim. Dirinya memerintahkan anggota fraksinya duduk di komisi C DPRD Jatim untuk menolak interpelasi.
"Ini akan menjadi preseden buruk hubungan antara DPRD Jatim dan Pemprov. Saya telah menekankan untuk mediasi komunikasi. Jangan ada interpelasi,” kata dia.
Hal senada Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Musyaffa Noer. Pihaknya menolak interpelasi digulirkan Komisi C DPRD Jatim.
"Terkait dengan hak interpelasi digulirkan oleh Komisi C tentang kekosongan posisi Direktur Umum yang ada di Bank Jatim, maka Fraksi PPP menolak interpelasi tersebut," kata dia.
Interpelasi memang menjadi hak dan wewenang DPRD. Namun di situasi pandemi Covid-19, interpelasi belum digulirkan. Jika dipaksakan, dapat membuat polemik. Terutama hubungan antar legislatif dengan eksekutif.
"Maka harus dibangun lebih baik lagi komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dengan legislatif," ucapnya.
Fraksi PPP optimis Gubernur Khofifah mempunyai konsistensi yang tinggi dalam menata pemerintahan Jawa Timur termasuk masalah Bank Jatim.
"Fraksi PPP yakin bahwa Gubernur memiliki skala prioritas diantara sekian banyak program yang harus didahulukan," tambahnya.
Fraksi PPP meminta Khofifah agar segera mengagendakan dan menjawab surat resmi dari Komisi C sebelum Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) Bank Jatim.
"Gubernur harus segera mengagendakan dan menjawab surat resmi yang sudah dikirim oleh Komisi C, ya. Jadi, sebelum RUPS harus terisi jajaran direksi Bank Jatim sesuai aturan," kata dia.
Untuk diketahui, Komisi C DPRD Jatim menggulirkan wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Y Ristu Nugroho menjelaskan alasannya. Menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa soal kekosongan Direksi Bank Jatim.
Padahal surat rekomendasi dari pimpinan DPRD Jatim telah dikirim sejak 20 April 2020 lalu.
"Surat tersebut kami kirim empat hari sebelum sebelum RUPS Bank Jatim 24 April 2020 lalu," kata Ristu.
Surat rekomendasi tersebut berisi rekomendasi dewan soal kekosongan dua jabatan di Bank Jatim. Di antaranya, soal panitia seleksi. []
