Sorong - Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas menegaskan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek dalam penagangan pandemi Covid-19 ini. Selain itu tidak mengeluarkan statment hingga membuat warga panik dan berhamburan ke Pasar dan pusat perbelanjaan menyerbu bahan makan.
Mereka suruh diam di rumah tapi harus ada respon pemerintah untuk membantu masyarakat berupa bantuan Sembako.
Politisi senior papua Barat ini mengungkapkan di daerah lain masyarakat diharuskan ikuti intruksi pemerintah untuk Physical Distancing (jaga jarak) dan diberikan bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dari pemerintah setempat berdasarkan ajuran Presiden Republik Indonesia yang telah mengucurkan anggaran negara sebesar Rp 110 Triliun yang nantinya di bagikan keseluruh daerah.
“Bukan seperti yang di imbau Pemkot untuk harus masyarakat menyediakan bahan makanan selama sekian hari di rumah. Mereka suruh diam di rumah tapi harus ada respon pemerintah untuk membantu masyarakat berupa bantuan Sembako yang sesuai dengan perintah Presiden Jokowi kepada semua gubernur dan kepala daerah untuk merelokasi angggaran daerah untuk penangan Covid 19," ujar Sanusi Rahaningmas, melalui pesan WhatApps, Rabu 9 April 2020.
"Sehingga ketika ada anjuran atau imbauan masyarakat tidak terlalu panik dan berdesak-desakan ke pasar dan pertokoan,” tambahnya
Seperti Pasar Remu dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri sejak pagi tadi, Kata Sanusi Rahaningmas warga tumpah ruah memadati pasar tanpa menghiraukan ajuran pemerintah untuk Physical Distancing dan untuk menghindari kerumunan agar memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
“Ini harus di bijaki, tempat-tempat ibadah semua sudah ditutup karena takut nanti beribadah akan terjangkit virus tapi di sisi lain pemerintah kota membuat masyarakat jadi panik dan sudah pasti orang-orang yang berhamburan ke pasar dan tempat perbelanjaan sembako tidak terlepas dari sebagian orang ODP dan PDP serta OTG sudah bercampur baur dengan masyarakat lain yang di luar dan bisa terjadi penularan secara besar-besaran di Kota Sorong,” kata Sanusi Rahaningmas.
Oleh sebab itu, Senator Papua Barat meminta kepada anggota DPRD Kota Sorong harus sikapi hal ini dengan pemerintah terkait relokasi anggaran untuk membantu Covid-19 ini. Karena di seluruh Papua Barat sudah terbukti ada korban yanng di nyatakan positif terjangkit virus Corona tersebut.
Tapi teman-teman DPRD dan Pemkot diam-diam saja soal anggaran dan mungkin hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat berupa Bansos PKH dan lain. Karena belum ada kita dengar dari Pemkot berapa anggaran dari APBD kota yang kucurkan untuk penangana virus Covid-19.
Kalau ada, harus disampaikan kepada publik, agar publik tahu. Itu namanya sayang rakyat bukan hanya sekedar ada upaya karantina daerah. Tapi bagaimana juga berpikir terkait kehidupan masyarakat di Kota Sorong terutama Orang Asli Papua (OAP) dan nusantara yang kurang mampu,” tegas Rahaningmas.
Rahaningmas juga meminta kapada aparat penegak hukum agar mengawasi sejumlah bantuan kepada pemerintah kota yang berasal dari pusat dan daerah.
Salah satunya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari Kementrian Sosial RI yang diduga beberapa warga di Kota Sorong mengeluh sejak Sembilan bulan hanya menerima bantuan non tunai.
“Ini juga harus di evaluasi, warga kota berhak menerima bantuan PKH dan lainnya banyak masyarakat mengeluh ada yang sudah 9 bulan hanya terima PKH tapi tidak terima bantuan non tunai berupa beras telur dan gula yang lazimnya mereka terima setiap bulan,"tegas Rahaningmasi.
Untuk itu kepolisian, Jaksa dan KPK agar awasi dan selidiki kalau ada petugas pendampingan PKH dan Bansos yang coba bermain di air keruh agar ditindak tegas. Jasi efek jerah bagi siapa saja,” sambungnya.
Diketahui, beredar rekaman video Wali Kota Sorong Lambert Jitmau di media sosial akan memberhentikan seluruh aktivitas selama tiga hari, dari tanggal 10 sampai 12 April 2020. Membuat ribuan warga memadati Pasar dan sejumlah tempat perbelanjaan lainya pasca beredarnya informasi tersebut. []
