Opini Bagas Pujilaksono: Reformasi Akal Sehat di Kemenkeu RI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sedang diterpa sejumlah badai dahsyat. Opini Bagas Pujilaksono, Akademisi UGM.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Tagar.id/Instagram/@smindrawati)

Oleh: Bagas Pujilaksono, Akademisi UGM

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sedang diterpa sejumlah badai dahsyat. Pertama, perilaku ganjil hobi pamer harta dan gaya hidup hedonis mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya.

Khususnya anak laki-lakinya, Mario Dandy, yang saat ini sedang berurusan dengan polisi karena perilaku penganiayaannya yang teramat brutal, sadis, kejam, dan biadab terhadap ananda David.

Rafael sudah berurusan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Transaksi keuangan sebesar Rp500 miliar itu jelas membuat saya tidak percaya, kalau harta kekayaan Rafael hanya Rp56 miliar seperti yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Perilaku Rafael jelas kriminal, menyembunyikan hartanya dengan memakai jasa konsultan pajak, yang dengan rapi telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bongkar semuanya dan rampas harta Rafael Alun Trisambodo, kembalikan ke negara.

Kedua, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang juga hobi pamer harta dan gaya hidup hedonis. Sudah dipanggil KPK dan transaksi keuangannya sedang diperiksa PPATK. Kita tunggu.

Selanjutnya yang ketiga, dugaan adanya 69 pegawai Ditjen Pajak yang melakukan TPPU. Terakhir, statement Pak Mahfud MD soal aliran dana senilai Rp300 triliun ke Kemenkeu RI.

Saya percaya dan mendukung penuh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bersih-bersih di Kemenkeu RI tegas dan keras. Badai pasti berlalu. Saya usul perlu ada reformasi akal sehat di Kemenkeu.

Alasan saya, bukan semata kasus-kasus yang saya sebutkan diatas, namun lebih pada banyaknya pejabat Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

Pertanyaan saya kepada Ibu Sri Mulyani, “Apakah Indonesia saat ini krisis orang pintar, sampai hanya orang-orang itu-itu saja yang diberi kesempatan berkiprah membangun Indonesia Raya?”.

Saya punya daftar pejabat Kementerian Keuangan rangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN dan perusahaan swasta. Ada puluhan pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan.

Menurut saya, pemberian kesempatan rangkap jabatan pada puluhan pejabat Kemenkeu adalah suatu keputusan yang sangat beresiko.

Karena, kalau ternyata orang-orang itu mentalnya kriminal, sama saja memberi kemudahan atau kesempatan orang kriminal menggarong uang negara.

Masih bisa dimengerti, walau tidak dibenarkan, jika mereka rangkap jabatan atas dasar rekrutmen yang terbuka dan fair, dan karena kapasitas serta kapabilitasnya.

Namun jika itu didasarkan ‘politik kanca dhewe’, atau dalam bahasa copet di Malioboro, Yogyakarta, yang populer di era tahun 70-an, memakai huruf Jawa yang dibalik, istilahnya ‘politik japemethe’, hancurlah Indonesia Raya.

Rangkap jabatan hanya akan mempertajam kesenjangan sosial dan membuat Indonesia terpuruk: yang kaya semakin kaya, yang miskin hina papa semakin terjepit tak berdaya.

Saya ingatkan, Ibu Sri Mulyani, “Pancasila adalah ideologi politik negara yang tujuannya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk urusan kapasitas dan kapabilitas mereka, jujur, saya tidak sepenuhnya percaya, karena BUMN kita memble.

Baru saja bukti bicara jujur apa adanya, yaitu terbakarnya Depo Plumpang PT Pertamina, yang menurut saya sebagai orang teknik, kecelakaan itu tidak harus terjadi.

Sangat memalukan kecelakaan ini terjadi di PT Pertamina, yang telah menelan puluhan korban jiwa dan materiil sangat besar.

BUMN kita tidak hanya butuh pendekatan manajemen, sehingga bicaranya hanya keuntungan keuangan, namun lebih dari itu, yaitu upgrade ilmu pengetahuan dan teknologi.

BUMN adalah kepanjangan tangan Pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

Jadi, yang diomongkan jangan hanya keuntungan, lebih dari itu, yakni memberikan asas manfaat bagi bangsanya.

Kementerian Keuangan RI butuh reformasi akal sehat. Terima kasih. []

Berita terkait
Transaksi Mencurigakan Senilai Rp300 Triliun Libatkan 460 Pegawai Kemenkeu
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun itu melibatkan 460 pegawai di Kemenkeu.
Opini: Tunjangan Kinerja Tukin Pegawai Ditjen Pajak, Kemenkeu RI
Ketimpangan take home pay sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya terjadi di NKRI. Opini oleh Bagas Pujilaksono adalah Akademisi UGM.
Opini Bagas Pujilaksono: Warga atau Depo Plumpang yang Pindah?
Pak Luhut Binsar Panjaitan bilang, “Warga sekitar Depo Plumpang harus pindah alias direlokasi.”, warga yang mana yang direlokasi?