Agaknya, anekdot Gus Dur tentang perilaku penumpang kapal laut yang akan tenggelam menggambarkan sifat dan perilaku bangsa kita menghadapi pandemi Covid-19. Alkisah ada kapal laut yang akan karam. Penumpang asal Inggris segera bikin surat wasiat, penumpang lain cari pelampung. Nah penumpang Indonesia asal Indonesia malah sibuk merancang rapat tentang cara penyelamatan diri.
Itulah yang terjadi di negeri ini sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua kasus positif virus corona (Covid-19) tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, dengan cepat menjalankan program penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona.
1. Contact tracing menemukan kasus dan memutus penyebaran
Untuk menjembatani pemerintah dan masyarakat terutama terkait dengan penyebaran informasi Presiden Jokowi menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Achmad Yurianto, sebagai Juru Bicara (Jubir) untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19 sejak Selasa, 3 Maret 2020.
Sejak pengumuman Presiden Jokowi banyak kalangan yang terlibat silang pendapat yang dimotori oleh media, terutama televisi, terkait dengan penanganan Covid-19. Bahkan, ada kesan ada media yang menggiring opini publik untuk menyerang pemerintah dengan memanfaatkan silang pendapat pakar terhadap langkah pemerintah.
Ada media yang tidak taat azas sehingga memanfaatkan identitas Pasien No 1 dan No 2 dengan mengumbar informasi seputar kehidupan pribadi dan menyiarkan secara langsung rumah pasien tsb. Maka, tidak sedikit kalangan yang kemudian mengaitkan kehidupan pasien itu dengan risiko tertular virus corona. Latar belakang kehidupan pasien itu pun jadi bahan ceramah di sebuah tempat ibadah di Jakarta Timur. Itu artinya (risiko) penularan Covid-19 dikait-kaitkan dengan moral dan agama.
Di mata beberapa kalangan semua langkah yang dilakukan pemerintah tidak ada benarnya. Padahal, sejak publikasi kasus awal tim penanggulangan sudah melakukan contact tracing dan berhasil menemukan beberapa orang yang berisiko. Langkah ini terus dilakukan ketika ditemukan kasus sehingga mata rantai penyebaran yang lebih luas diputus.
Hamir tiap jam ada berita, wawancara, talkshow dll. yang disiarkan stasiun televisi swasta nasional yang membahas langkah pemerintah. Belakangan pembahasan menukik ke lockdown atau menutup sebuah kota atau negara dari kegiatan sosial. Padahal, Korea Selatan yang semula jadi negara terdampak utama di luar China tidak menerapkan lockdown dan berhasil menghambat penyebaran virus.
Bahkan, pusat pandemi ‘pindah’ ke Italia di Eropa dan Iran di Asia. Belakangan di beberapa negara Eropa pandemi Covid-19 merebak, seperti di Spanyol, Jerman, Prancis dan AS. Bahkan, Italia dan Prancis sudah menerapkan lockdown dan beberapa negara lain di Eropa.
2. Edukasi dorong masyarakat memahami risiko diri sendiri
Kalau saja yang terlibat silang pendapat mencurahkan pemikiran mereka untuk mendukung pemerintah itu merupakan langkah yang arif dan bijaksana. Presiden Jokowi sendiri bergerak cepat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus corona 2019 pada Jumat, 13 Maret 2020. Melalui Keppres ini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Doni Monardo ditunjuk sebagai ketua. Doni akan didampingi oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Kapolri, serta unsur dari sedikitnya 11 kementerian dan badan lainnya.
Dengan langkah itu tetap saja tidak ada apresiasi dari banyak kalangan. Talkshow dan wawancara televisi tetap saja masih ada yang menggiring opini publik untuk menyerang kebijakan pemerintah. Maka, tidaklah mengherankan kalau kemudian Doni mengingatkan masyarakat bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk berdebat soal (teori) penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Doni dengan tegas mengatakan saat ini pemerintah mengutamakan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Covid-19. Agar edukasi ini efektif Doni minta agar perdebatan teori penanganan wabah Covid-19 dihentikan. Menurut Doni sekarang tidak boleh kehilangan waktu dengan debat soal teori penyelesaian wabah.
Edukasi penting karena pemberitaan awal yang kebablasan membuat Covid-19 diselimuti norma, moral dan agama sehingga membuat banyak orang tidak memahami virus ini secara medis karena beredar berita dan hoaks yang mengandung mitos (anggapan yang salah).
Dengan edukasi yang baik masyarakat akan memahami risiko dirinya dan mendatangi fasilitas kesehatan untuk mengetahui status Covid-19 pada diri sendiri. Edukasi mulai membuahkan hasil yang ditandai dengan partisipasi masyarakat secara mandiri mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri terkait dengan Covid-19.
Partisipasi lain yang diharapkan adalah bantuan dan dukungan masyarakat terkait dengan contact tracing. Karena langkah contact tracing sangat efektif untuk menemukan warga yang berisiko tertular Covid-19 sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus corona. []
