Mataram - Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang kepada 105.000 kepala keluarga (KK) yang terdampak wabah Corona di seluruh daerah di NTB. Pembagian bantuan rata-rata hanya menyasar 64 rumah tangga miskin di setiap desa.
Total jumlah rumah tangga penerima tersebut terdiri dari 73.000 KK kategori masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat.
Kami mengharapkan dukungan seluruh Wali Kota/Bupati, serta Kepala Desa/Lurah, agar bantuan ini tepat sasaran.
Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Terdiri dari 8.063 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.618 KK buruh migran, 3.924 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK.
Bantuan paket sembako JPS Gemilang yang diberikan Pemprov senilai Rp 250 ribu per KK. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur, ikan kering, susu kedelai/serbat jahe, masker non medis tiga buah, sabun lokal antiseptik, teh kelor satu bungkus dan minyak kayu putih.
Sementara untuk jadwal pembagian bantuan JPS Gemilang untuk Kota Mataram direncanakan mulai tanggal 16-18 April 2020. Lombok Barat dan Lombok Utara pada tanggal 19-24 April 2020. Sementara pada tanggal 22-27 April 2020 untuk Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Sedangkan tanggal 22-26 April 2020 untuk Kab Sumbawa dan Sumbawa Barat. Pada tanggal 22-28 April 2020 jadwal untuk Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima. Bantuan akan diberikan mulai bulan April, Mei hingga Juni 2020.
"Kami mengharapkan dukungan seluruh Wali Kota/Bupati, serta Kepala Desa/Lurah, agar bantuan ini tepat sasaran. Baik untuk validasi data maupun distribusi bantuan, agar tidak terjadi double bantuan dengan bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota," tandas Zulkieflimansyah, Kamis 16 April 2020 kemarin.
Mengacu data dari BPS, berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) di tahun 2018 di Provinsi NTB, tercatat ada 1.143 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yang terdiri dari 995 desa dan 145 kelurahan. Podes juga mencatat sebanyak 117 kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota yang ada di NTB.
Jika dikalkulasikan secara rata-rata dari 73.000 KK miskin penerima JPS Gemilang tersebut ada 64 KK yang akan mendapatkan bantuan JPS berupa sembako di setiap desa dan kelurahan.
Sedangkan sisanya yang 32.000 KK itu bisa jadi jumlah KK penerimanya bersifat kondisional sesuai hasil pendataan petugas dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menilai ujung tombak pendataan masyarakat penerima bantuan ada di tingkat desa. Mengingat validasi data selama ini dinilai masih harus lebih disempurnakan.
Rohmi berharap pemerintah desa untuk melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat penerima bansos dengan cara berembuk untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
"Siapa masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Saya juga mengingatkan jangan sampai bantuan dari pemerintah di salah gunakan oleh pihak tertentu," katanya. []
