Jakarta - Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin tidak ingin tinggal diam saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diserang masif dalam persoalan banjir di ibu kota.
Lantas dia menyinggung persoalan terendamnya Tol Jakarta-Cikampek karena adanya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dia anggap bermasalah.
Dampak pembangunan (kereta cepat) yang membuat banjir dan merusak ekosistem alam.
Baca juga: Novel Bamukmin: Radikalisme Rekayasa Keji Penguasa
"Tol Cikampek yang dikeluarkan dengan modal sampai berutang sudah sangat bergelombang (jalannya), belum dampak pembangunan (kereta cepat) yang membuat banjir dan merusak ekosistem alam," kata Novel Bamukmin kepada Tagar, Selasa malam, 25 Februari 2020.
Kemudian, dia menuding ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kejadian banjir sebagai pengalihan isu kasus korupsi, yang gencar dia suarakan.
"Para buzzer bayaran yang kalah di Jakarta sangat bekerja keras menaikan isu banjir untuk menenggelamkan isu korupsi dan menjelang kebangkrutan ekonomi," ujarnya.
Sejumlah truk terjebak banjir di tol Jakarta-Cikampek, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 25 Februari 2020. (Foto: Antara/Fakhri Hermansyah).Mantan kader Partai Bulan Bintang (PBB) itu menganggap kejadian banjir di Jakarta, dan derasnya serangan terhadap Anies Baswedan, dapat membuat publik melupakan kasus-kasus korupsi yang tengah terjadi saat ini.
Baca juga: Novel Bamukmin Sengat Jokowi, Fachrul Razi, Mahfud Md
Di matanya, peristiwa banjir Jakarta bisa juga dijadikan peluang untuk menjatuhkan reputasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Adanya banjir adalah bentuk pengalihan isu yang utama (korupsi). Nah, sekaligus menghantam Anies," kata dia.
Dia merasa PA 212 dan Front Pembela Islam (FPI) sudah bertindak tepat dengan menggelar aksi antikorupsi di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
Novel Bamukmin mengingatkan isu yang mereka angkat saat itu seperti kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri, dan dugaan suap calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. []
