UNTUK INDONESIA
Nelayan Sibolga-Tapteng Korban Pungli Aparat Hukum Laut
Mereka mendesak dewan dan pemerintah memberantas perilaku pungli yang meresahkan nelayan.
Aksi demo Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapteng di depan gedung DPRD Sibolga, Sumatera Utara, Kamis 17 Oktober 2019. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah)

Sibolga - Ratusan warga dari Aliansi Nelayan Bersatu Sibolga-Tapteng, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sibolga, Sumatera Utara, Kamis 17 Oktober 2019.

Mereka mendesak DPRD Kota Sibolga untuk mengambil sikap atas tuntutan nelayan, yang menjadi korban pungli aparat penegak hukum di laut.

Benristan Sitinjak, perwakilan nelayan yang merupakan nakhoda kapal menuturkan, mereka mendesak dewan dan pemerintah memberantas perilaku pungli yang meresahkan nelayan.

"Kami kerap menjadi korban pemerasan. Setiap unit kapal pasti dilakukan pengutipan, yang nominalnya mencapai Rp 60 juta, angka itu untuk kapal yang alat tangkapnya dilarang, sedangkan untuk kelengkapan administrasi yang tidak lengkap atau dalam pengurusan dikutip Rp 2 sampai Rp 25 juta," kata Benristan.

Jika terbukti silakan laporkan kepada saya, atau ke atasan saya ada

Pihaknya juga mendesak DPRD Kota Sibolga, mengeluarkan kebijakan untuk memperbolehkan pukat cantrang beroperasi, mengingat beberapa wilayah di Indonesia memperbolehkan kapal cantrang beroperasi.

Letkol Laut (P) BetrawarmanKomandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sibolga, Letkol Laut (P) Betrawarman. (Foto: Tagar/Dody Irwansyah)

"Kenapa di Jawa Tengah kapal pukat cantrang diperbolehkan, kami mohon melalui DPRD Kota Sibolga, meminta ke dua kepala daerah mengeluarkan perda terkait hal tersebut, agar kami dapat melaut kembali," ucapnya.

Sementara itu, Ketua sementara DPRD Kota Sibolga, Ahmad Sukri Nazri mengatakan, aspirasi nelayan yang berunjuk rasa akan diakomodir dan akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan aparat penegak hukum laut.

"Kita akan minta penjelasan dari pihak yang dituduhkan, duduk bersama menyelesaikan persoalan apakah ada pungli di laut, tentunya, jika hal itu terjadi, akan sangat merugikan masyarakat nelayan, kita berharap persoalan ini segera selesai," kata Sukri.

Menanggapi hal tersebut, Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Sibolga, Letkol Laut (P) Betrawarman meyakinkan selama menjabat tak pernah lakukan pungli terhadap nelayan.

"Saya kenal dengan prajurit saya, selama saya menjabat di sini, saya yakinkan prajurit saya tak ada lakukan pungli, jika terbukti silakan laporkan kepada saya, atau ke atasan saya ada Lantamal ada Armada. Yang jelas kami di sini Lanal, melakukan penegakan hukum," tuturnya.[]

Berita terkait
Melaut di Aceh Singkil, Kapal Nelayan Sibolga Diamankan
Satu unit kapal nelayan asal Sibolga, diamankan pihak Panglima Laot dan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil.
Permen KP Bikin Ekonomi Nelayan di Sibolga Lemah
Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sepakat dengan pernyataan Wali Kota Sibolga soal Menteri Susi Pudjiastuti bikin banyak pengangguran.
Nelayan Sibolga Tolak Aksi Demo Sidang MK
Menjelang sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, nelayan di Kota Sibolga mengharapkan tak ada aksi unjuk rasa berujung rusuh.
0
Siswa Aceh Singkil Ikut Ujian di Tengah Banjir
Banjir melanda kawasan Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir termasuk sekolah Madrasah Tsanawilayah Negeri (MTsN) Aceh Singkil, Aceh.