NasDem Usulkan Ambang Batas Parlemen 7% untuk Pemilu

Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali mengatakan fraksinya mengusulkan ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu sebesar 7%.
Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Ahmad Ali. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Bekasi - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan fraksinya mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 7 persen, namun dia tidak menutup dialog untuk mendiskusikan gagasannya. 

"Misalnya, PDIP menawarkan ambang batas parlemen 5 persen lebih moderat kenaikannya, tujuannya sama dengan NasDem yang menawarkan 7 persen, nanti ada titik temunya," kata M. Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 9 Juni 2020. 

Ini kalau tidak dibatasi maka tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp 50 miliar lalu 'jualan' sekian

Dia mengatakan kenaikan ambang batas parlemen berjalan konsisten dari tiap pemilu dengan tujuan untuk merampingkan jumlah partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Menurutnya, kenaikan parliamentary threshold (PT) tersebut bukan untuk kepentingan Fraksi NasDem namun untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. 

Baca juga: Tolak Kenaikan PT, PSI: Konyol dan Khianati Demokrasi

"Ini kalau tidak dibatasi maka tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp 50 miliar lalu 'jualan' sekian, itu fungsi pembatasan ambang batas parlemen," ujarnya. 

Menurut dia, RUU Pemilu belum ada draf dan belum ada naskah akademiknya di DPR RI, namun baru diskusi usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI. 

Oleh karena itu dia mempertanyakan apabila ada pihak yang sudah mengkritisi RUU Pemilu padahal drafnya belum ada. 

"Misalnya, Forum Sekjen (Forum Sekjen pro-demokrasi) yang mengatakan DPR ingin ubah sistem pemilu, itu seharusnya rinci tahu informasinya. Saat ini belum ada draf dan belum ada naskah akademiknya di DPR. Itu baru diskusi usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR, karena itu kalau Forum Sekjen mengatakan itu, draf dari mana," katanya.

Menurut dia pembahasan RUU Pemilu khususnya terkait ambang batas parlemen masih dinamis, sehingga masih terbuka dialog untuk mendiskusikannya karena ada partai yang mengusulkan 4 persen, 5 persen, dan 7 persen. 

Baca juga: Rencana Kudeta Jokowi, Irma NasDem: Memalukan!

Raja Juli AntoniWakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni. (Foto: Instagram/rajaantoni)

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni menentang usulan kenaikan ambang batas parlemen yang digulirkan NasDem menjadi 7 persen untuk Pemilu 2024. Bagi Toni, sapaannya, hal tersebut merupakan gagasan konyol yang mengkhianati demokrasi.

"Menaikan PT sama dengan mengkhianati demokrasi sebagai amanat reformasi. Dalam masyarakat demokratis suara rakyat adalah suara Tuhan yang diperlihatkan dalam pemilu yang jujur dan transparan," kata Sekjen PSI dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 9 Juni 2020.

Kemudian, menurut dia dengan parliamentary threshold 4 persen saja ada 13,5 juta lebih suara rakyat yang terbakar. 

"13,5 juta suara itu adalah suara rakyat loh! Bayangkan 13,5 juta suara besar dari perolehan suara Partai NasDem," ujarnya.

Toni kembali menekankan bahwasannya wacana menaikkan PT yang digulirkan NasDem dan Golkar merupakan gagasan konyol anti-esensi demokrasi. "Apalagi bila dinaikkan menjadi 7 persen, puluhan juta suara rakyat akan terbakar, sia-sia," ucap Sekjen PSI Raja Juli Antoni. []

Berita terkait
PSI: Benahi Komunikasi PLN dengan Konsumen!
PSI meminta PLN sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membenahi komunikasi dengan konsumen. Hal itu dikatakan Isyana Bagoes Oka.
NasDem: RUU HIP Tidak Memuat Pelarangan Komunisme
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali meminta konsideran RUU HIP tak dimasukkan TAP MPRS No.XXV Tahun 1966 tentang pembubaran PKI
NasDem Sumbang Telur untuk Tenaga Medis Manggarai
DPD NasDem Manggarai NTT menyumbangkan telur bagi tenaga medis di ada di Puskesmas yang ada di Manggarai.
0
Kebijakan Biden Atasi Kesenjangan Kesejahteraan Antarras
Dalam kunungan Tulsa, Oklahoma ke Biden mengumumkan langkah-langkah untuk mempersempit kesenjangan kesejahteraan antarras