Rencana Kudeta Jokowi, Irma NasDem: Memalukan!

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan tidak mudah mengudeta pemerintahan Jokowi, dan sangat memalukan gulirkan isu saat Covid-19
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. (Foto: Irma Suryani).

Pematangsiantar - Beredar kabar dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, yang mengaku sudah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang hendak melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan tidak mudah mengudeta pemerintahan yang sah tanpa memiliki alasan konstitusional.

Dalam keterangannya, Boni menyiratkan tokoh keagamaan seperti Din Syamsuddin juga punya peran. Menurut Irma jika hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka akan ada langkah hukum yang harus diterima orang-orang yang hendak melakukan kudeta.

Oknum-oknum yang tidak puas pada apa yang sudah dilakukan pemerintah, sebaiknya lakukan kerja konstruktif, jangan cuma bisa mengkritik tanpa berbuat apa-apa.

"Wah. Apa iya mereka bisa lakukan kudeta? Saya kira tidak gampang melakukan kudeta tanpa alasan-alasan yang konstitusional! Tetapi jika memang ada bukti yang kuat dan tidak ada alasan yang jelas, tentu ada aturan hukum yang bisa dikenakan," kata Irma saat dihubungi Tagar, Jumat, 5 Juni 2020.

Baca juga: Boni Hargens Klaim Kantongi Pengacau Kudeta Jokowi

Dia berpendapat, orang-orang yang hendak melakukan kudeta merupakan ciri-ciri yang memalukan. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Saya heran di tengah bangsa dan negara Indonesia berperang melawan pendemi kok ada oknum-oknum yang berpikir sempit dan tidak memiliki kesadaran kebangsaan dengan mempolitisasi kondisi pendemi global! Memalukan!" ujarnya.

Terkait ada nama Din Syamsuddin yang diisyaratkan Boni, Irma enggan memberikan komentar yang lebih dalam. Sebab, hingga kini pernyataan Boni belum bisa dibuktikan dan hanya berdasarkan spekulasi pendapat pribadi.

"Karena belum ada bukti yang kuat. Tentu kita tidak boleh memberikan statement yang sifatnya menuduh. Tetapi jika benar, tentu sangat disayangkan," kata dia.

Dia menegaskan, seharusnya tokoh-tokoh atau partai politik yang ada di luar pemerintahan atau oposan sebaiknya melakukan kerja nyata, tidak nyinyir tanpa berbuat apa-apa.

Baca juga: Ruhut Soroti Ambisi Din Syamsuddin dari Era Soeharto

"Untuk oknum-oknum yang tidak puas pada apa yang sudah dilakukan pemerintah, sebaiknya lakukan kerja konstruktif, jangan cuma bisa mengkritik tanpa berbuat apa-apa," ucapnya.

Kemudian, dalam situasi saat ini, Irma meyakini masyarakat Indonesia akan mengawal pemerintahan yang sah sampai akhir.

"Insyaallah seluruh bangsa Indonesia yang cinta persatuan dan kesatuan bangsa dan sadar kebangsaan akan mengawal pemerintahan ini sampai selesai," kata Irma.

Sebelumnya, Boni Hargens menyayangkan tokoh seperti Din Syamsuddin ikut di dalam kudeta pemerintah. Menurutnya, tidak bijak jika ikut berkecimpung memperkeruh kolam yang bersih. Sebab, negara ini butuh negarawan dari segala lapisan supaya bisa menjadi bangsa besar. Oleh karena itu tokoh agama dan intelektual adalah panutan masyarakat.

“Beliau kan panutan umat, tokoh yang didengar banyak orang. Maka, harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik,” kata mantan inisiator relawan Jokowi tersebut dilansir dari JPNN. []

Berita terkait
Ditanya soal Haji, FPI Bahas Pemakzulan Presiden Jokowi
Jubir Front Pembela Islam (FPI) Munarman ketika ditanya soal batalnya penyelenggaraan ibadah haji 2020, justru membahas pemakzulan Presiden Jokowi.
Orang-orang yang Ingin Jokowi Jatuh Tersungkur
Ada narasi kolektif di tengah situasi sulit pandemi corona, beramai-ramai merujuk pada ide pemakzulan Presiden Jokowi. Siapa saja orang-orang itu?
Kritik Jokowi Dicap Kadrun Cerminan Rendah Adab
Pengamat Politik Ujang Komarudin membenarkan sebutan kadrun dilontarkan para pendukung pemerintah Jokowi kepada para pengkritik.
0
Sekjen PBB Ingatkan Risiko Nyata Kelaparan Akut Tahun Ini
Tahun 2023 bisa lebih buruk lagi, ini disampaikan Sekjen PBB dalam konferensi internasional tentang ketahanan pangan global di Berlin