NasDem: Pemekaran Provinsi Baru Papua Harus Dikaji

Legislator Papua dari Partai Nasdem, Jhony Banua Rouw menyebut pemekaran provinsi baru di Papua perlu dicek ke akar rumput.
Legislator Papua dari Partai Nasdem, Jhony Banua Rouw saat diwawancarai sejumlah wartawan di Jayapura, Kamis 28 November 2019. (Foto: Tagar/Paul Manahara Tambunan).

Jayapura - Legislator Papua dari Partai Nasdem, Jhony Banua Rouw menyatakan partainya belum mengeluarkan surat resmi terkait permintaan atau kajian pemekaran provinsi baru di Bumi Cenderawasih.

Menurutnya, rumor dukungan pemekaran provinsi baru di Papua perlu dicek ke akar rumput. Dia mengajak semua pihak untuk membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat dan juga pemangku kepentingan.

Jadi tidak bisa memberikan pilihan kami dukung atau tidak. Segala sesuatu harus dipikirkan dan dibahas dengan baik.

Baca juga: Pernusa: Menteri Agama Tidak Punya Nyali Hadapi FPI

“Secara resmi dari Partai Nasdem belum ada surat. Tetapi secara person, saya menyampaikan bahwa kita harus bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di Papua," kata Jhony Banua kepada wartawan, merespon rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, Kamis, 28 November 2019.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan, supaya pihaknya bisa memetakan apakah betul isu atau semangat pemekaran ini muncul dari rakyat di bawah atau hanya muatan elite politik saja. 

Meski demikian, kata Jhony, partainya pada Desember 2019 mendatang, akan melakukan telaah langsung ke lapangan atas rencana pemekaran provinsi tersebut. 

Tujuannya, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Setelahnya, baru memastikan sikap politik Nasdem terhadap rencana pemekaran.

“Kita akan melakukan telaah lebih awal tentang isu ini betul-betul dari mana. Itu yang paling penting dari kami, supaya nantinya sikap politik betul-betul berlandaskan aspirasi dari rakyat,” tuturnya.

Ketua sementara DPR Papua ini juga menyampaikan keinginan partainya untuk melakukan kajian akademis serta memetakan potensi setiap daerah di Papua. Hal ini guna mendorong pembangunan dan memajukan sumber daya masyarakat Papua agar lebih baik lagi.

“Itu yang kami lihat. Jadi tidak bisa memberikan pilihan kami dukung atau tidak. Segala sesuatu harus dipikirkan dan dibahas dengan baik,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tagar, rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan mendapat dukungan dari lima kabupaten di wilayah selatan Papua. Lima kabupaten itu yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, dan Pegunungan Bintang.

Baca juga: Visi Misi FPI Dalam Naungan Khilafah Islamiah

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Lani Jaya, Christian Sohilait menegaskan dirinya setuju dengan rencana pemekaran. Sebab menurutnya, pemekaran akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

Ia mencontohkan kemajuan beberapa daerah pemekaran baru di pegunungan tengah Papua yang mampu mengimbangi kabupaten induknya, baik dari segi pembangunan maupun sektor lainnya.

“Artinya, kalau kemarin tidak ada pemekaran maka kita tidak akan maju. Seperti di Tiom (ibu kota Kabupaten Lani Jaya) kalau tidak ada pemekaran mungkin jalan tidak tembus-tembus,” kata dia.

“Katanya kalau pemekaran, pendatang masuk secara besar-besaran kemudian barang dibawa habis dan terjadi genosida. Itu yang selalu diembuskan. Tetapi secara administrasi ini sangat membantu,” lanjutnya.

Kami menghormati moratorium yang diberikan Presiden Jokowi kepada rakyat Papua, tetapi kami dari pihak MRP menolak pemekaran tersebut.

Merespons pernyataan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menolak tegas rencana pemekaran provinsi di Papua, Christian menyatakan hal itu tidaklah menjadi masalah.

“Kita bisa diskusikan bersama. Kalau pada akhirnya kan yang memutuskan bukan kita, melainkan Komisi II DPR RI dan Presiden lewat Inpres atau Perpres,” tuturnya.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan penolakannya terhadap rencana pemekaran dua provinsi baru di Papua.

Ketua MRP, Timotius Murib memandang pemekaran wilayah Papua akan menyengsarakan rakyat. Menurutnya, permintaan pemekaran yang disampaikan puluhan Tokoh Papua kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu itu adalah aspirasi dari segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Papua.

“Tak boleh ada pemekaran, kalau dipaksakan sama saja Jakarta datangkan peti mati untuk orang asli Papua. Mati gara-gara pemekaran. Kami menghormati moratorium yang diberikan Presiden Jokowi kepada rakyat Papua, tetapi kami dari pihak MRP menolak pemekaran tersebut,” kata Timotius Murib kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Selasa 5 November 2019. []

Berita terkait
Dikritik Keras, PKB NasDem Golkar Kompak Bela RK
Tiga fraksi di DPRD Jawa Barat, yakni PKB, NasDem, Golkar kompak membela Ridwan Kamil Terkait Renovasi Rujab Gubernur yang mencapai Rp 4,6 miliar.
Mendes Tunggu Laporan Dana Desa Digunakan KKB Papua
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar masih menunggu laporan dari Polda Papua tentang kebenaran dana desa digunakan untuk gerakan KKB di Papua.
Anggota DPR RI Ajak Dialog Pendukung Papua Merdeka
Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengajak persoalan Papua diselesaikan dialog. Pertikaian yang terjadi selama ini hanya merugikan rakyat Papua.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.