Jayapura – Anggota DPR RI Yan Permenas Mandenas mengajak kelompok dan pendukung Papua merdeka mengedepankan dialog membahas nasib Papua. Dialog dinilai langkah tepat untuk mencari jalan damai serta keberlangsungan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Demikian dikatakan wakil rakyat yang membidangi masalah pertahanan keamanan dan luar negeri menyikapi rencana aksi oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Jayapura pada 1 Desember 2019 mendatang. Tanggal tersebut diklaim sebagai hari peringatan ke-58 Papua Barat.
“Semua ketidakpuasan, baik dari kelompok Papua merdeka, KNPB dan lainnya, kita kedepankan melalui dialog. Pasti ada win-win solution yang didapatkan. Tapi kalau tidak, tentunya akan berhadapan dengan proses hukum yang panjang dan itu mengakibatkan kerugian yang besar bagi masyarakat,” ujar Yan Mandenas usai sosialisasi empat pilar kebangsaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen Jayapura, Rabu 27 November 2019.
Berkaca dari dampak yang timbul akibat sengketa bersenjata beberapa waktu terakhir, yang dirugikan adalah masyarakat Papua. Karenanya, Mandenas mengajak semua pihak yang berseberangan dengan pemerintah, agar duduk bersama, satu meja membicarakan ketidakpuasannya.
Data yang diperoleh Tagar, undangan aksi dengan tajuk pemulihan bangsa Papua Barat menuju hak penentuan nasib sendiri sudah tersebar di masyarakat Papua. Dijadwalkan digelar pada Minggu, 1 Desember 2019, pukul 11.00 WIT di lapangan Trikora, Distrik Abepura, Kota Jayapura.
Semua ketidakpuasan, baik dari kelompok Papua merdeka, KNPB dan lainnya, kita kedepankan melalui dialog.
Bagi Mandenas, isu 1 Desember sengaja dikembangkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisannya untuk melegitimasi keberadaannya di tengah proses demokrasi.
“Isu 1 Desember ini memang dikembangkan kelompok tertentu yang merasa tidak puas terhadap pemerintah, pembangunan atau yang jiwanya masih kental dengan latar belakang sejarah. Sehingga paradigma dan doktrinnya pun belum berubah. Silahkan saja, tapi jangan sampai melanggar hukum,” jelas dia.
Ia pun mengimbau semua pihak untuk tidak terprovokasi soal isu 1 Desember yang berpotensi membuat gangguan keamanan dan ketertiban di Papua. “Lebih baik kita fokus untuk kehidupan sehari-hari dan menjaga ketertiban umum,” ucapnya.
Terkait sosialisasi empat pilar kebangsaan, Mandenas menyatakan bertujuan memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang tujuan bernegara. Harapannya, mahasiswa dapat mengembangkan wawasan kebangsaan serta sadar akan hukum ditengah ancamann ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Mereka harus paham tentang empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini penting untuk mereka pahami. Kita tidak mau para mahasiswa ini terpapar dengan doktrin dan pemahaman ideologi lain,” jelas politikus asal Papua ini.
Sebelumnya, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menegaskan tidak memberikan ruang kepada kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, yang ingin mengacaukan situasi Papua menjelang 1 Desember 2019.
Dirinya pun telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan cipta kondisi berupa razia di sejumlah titik rawan kelompok separatis.
"Pada prinsipnya kami tidak akan memberikan ruang-ruang kepada pihak yang berlawanan degan negara," tegas Waterpauw, Senin 25 November 2019. []
Baca juga:
Lihat lainnya:
