Dikritik Keras, PKB NasDem Golkar Kompak Bela RK

Tiga fraksi di DPRD Jawa Barat, yakni PKB, NasDem, Golkar kompak membela Ridwan Kamil Terkait Renovasi Rujab Gubernur yang mencapai Rp 4,6 miliar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari PKB Oleh Soleh (kiri) bersam Wakil Ketua dari PDIP Ineu Purwadewi Sundari (tengah) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) saat penyerahan jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait nota pengantar RAPBD 2020, Bandung, Jumat 15 November 2019. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Alih-alih ikut mengkritisi proyek yang dinilai banyak pihak kurang bermanfaat. Fraksi PKB, Nasdem dan Golkar justru kompak membela Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas polemik proyek pembuatan kolam renang atau revitalisasi halaman belakang rumah dinas gubernur yang bernilai fantastis mencapai Rp 4,6 miliar.

“Menurut PKB pembuatan kolam renang itu sah-sah saja. Urgensi-nya untuk apa? Ya untuk gubernur yang perlu menjaga kesehatannya. Toh, alasannya membuat kolam renang kan untuk terapi kaki gubernur yang lagi sakit,” tutur Ketua Harian DPW PKB  sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari PKB, Oleh Soleh kepada Tagar, di Bandung, Senin 18 November 2019.

Mengapa harus dipermasalahkan? Itu kan untuk menjaga kesehatan Gubernur Jawa Barat.

Menurut Oleh Soleh, PKB menilai sangat penting menjaga kesehatan Gubernur Jawa Barat, dengan membuat kolam renang itu salah satu upaya menjaga kesehatannya. Daripada sakit, tentu biaya lebih mahal lagi. Lagi pula gubernur bekerja 24 jam dan melayani warga Jawa Barat yang hampir 48,68 juta lebih.

“Mengapa harus dipermasalahkan? Itu kan untuk menjaga kesehatan Gubernur Jawa Barat. Bahkan kami menilai diatas nilai proyek tersebut kami masih setuju kalau untuk kesehatan gubernur,” kata Oleh.

Disamping itu tambah Oleh Soleh, sepanjang kolam renang yang dibuat difungsikan untuk olahraga menunjang kesehatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kenapa dipermasalahkan?

“Kita bahkan setuju diatas nilai proyek Rp 4,6 miliar untuk membuat kolam renang. Sepanjang itu digunakan untuk memfasilitasi gubernur,” tambah dia.

Hal berbeda, apabila kolam renang itu dibuat dengan anggaran sampai Rp 4,6 miliar hanya untuk hiasan saja. Tidak digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Itu baru sangat disayangkan.

“Dan Fraksi PKB tentu akan meminta proyek tersebut dihentikan. Sama halnya dengan proyek-proyek lainnya yang tidak bermanfaat, meskipun nilai proyeknya kecil tetapi kita akan meminta dihentikan, karena kurang manfaat,” tegas Oleh Soleh.

Fraksi NasDem Juga Bela Ridwan Kamil

Sikap membela juga ditunjukkan oleh Fraksi NasDem Persatuan Indonesia yang merupakan salah satu partai pengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018 kemarin. Anggota Fraksi NasDem Persatuan Indonesia, Eryani Sulam membela habis-habisan. Ia menilai nilai proyek untuk revitalisasi rumah dinas gubernur termasuk didalamnya ada proyek pembuatan kolam renang sampai Rp 4,6 miliar masih wajar.

“Angka yang muncul Rp 4,6 miliar dengan banyaknya barang (bukan hanya kolam renang) yang dibuat dalam proyek revitalisasi rumah dinas atau Gedung Pakuan itu masih wajar, dan saya masih memakluminya,” tuturnya saat dihubungi.

Menurut Eryani, nilai anggaran cukup fantastis itu menurut masyarakat yang tak mengetahui detail proyeknya. Kalau melihat detail proyek, terutama untuk pembuatan kolam renang yang hanya 3-4 meter dengan nilai anggaran Rp 1,5 miliar masih wajar.

Dana Rp 4,6 miliar untuk revitalisasi Gedung Pakuan dengan pembelian pulpen di Pemprov DKI, mana yang lebih masuk akal.

“Kata siapa cukup fantastis. Nilai segitu masih lumrah kok untuk membuat kolam renang. Lagi pula secara keseluruhan Rpp 4,6 miliar itu dibagi untuk beberapa proyek pembangunan di Gedung Pakuan,” kata dia.

Kalau dibandingkan anggaran pembelian pulpen di Pemerintah DKI Jakarta yang sampai Rp 124 miliar. Proyek kolam renang atau revitalisasi Gedung Pakuan yang sampai Rp 4,6 miliar itu masih jauh, dan justru proyek revitalisasi Gedung Pakuan masih wajar dan masuk diakal.

“Dana Rp 4,6 miliar untuk revitalisasi Gedung Pakuan dengan pembelian pulpen di Pemprov DKI, mana yang lebih masuk akal,” tanya dia.

Eryani menegaskan, pembelaan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini bukan hanya karena Partai NasDem menjadi partai pengusung. Tetapi, karena menurut pandangan dirinya proyek tersebut masih wajar, dan lagi pula Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan anggaran untuk menganggarkan proyek tersebut.

“Ingat ya, bukan karena saya dari partai pengusung Kang Emil, tetapi ini melihat nilai proyeknya masih wajar, dan yang terpenting proyek ini untuk kesehatan gubernur. Gubernur sehat, kerjanya pun akan maksimal,” kata Eryani.

Terpenting tambah Eryani, jangan hanya karena ada proyek pembuatan kolam renang atau revitalisasi Gedung Pakuan yang merupakan rumah dinas Ridwan Kamil, anggaran untuk kepentingan masyarakat sampai dipangkas.

“Ini baru keterlaluan, dan saya tentu akan menolak,” tambah dia.

Fraksi Golkar Menilai Proyek Rp 4,6 Miliar Masih Wajar

Ditempat yang berbeda, hal yang sama dikatakan oleh Ketua Fraksi Golongan Karya Yod Mintaraga. Ia menilai bahwa pembuatan kolam renang dan revitalisasi Gedung Pakuan dengan nilai proyek secara keseluruhan Rp 4,6 masih wajar.

Dengan nilai segitu, saya pikir itu sudah bagus (kolam renangnya bagus), dan saya pikir masih wajar.

“Kalau mau direvitalisasi ya silahkan. Boleh-boleh saja, kondisi saat ini kan sudah tidak bagus. Lagi pula itu kan Gedung Pakuan punya pemerintah, rumah dinas untuk gubernur. Kalau bagus, kita juga yang bangga , dan kalau pun jelek kita juga yang malu,” tuturnya.

Jadi kalau ditanya soal proyek revitalisasi Gedung Pakuan termasuk dengan pembuatan kolam renang, itu proyek yang biasa terjadi, nilainya pun masih wajar. Pasalnya, proyek dibuat pasti tergantung dengan volume dan spesifikasi pengerjaannnya.

“Dengan nilai segitu, saya pikir itu sudah bagus (kolam renangnya bagus), dan saya pikir masih wajar karena tergantung dengan spesifikasi dan volume pengerjaannya,” kata Yod.

Kalaupun ada pihak yang berkeberatan tambah Yod, menurut ia wajar saja karena pasti akan ada yang pro dan kontra, dan kalaupun ada pihak yang menilai proyek ini janggal. Yod merekomendasikan ada pengawasan.

“Silahkan diawasi kalau ada pihak yang menilai proyek ini janggal,” ujar dia. []

Baca juga:

Berita terkait
Mobil Dinas Mewah Perburuk Citra DPRD Jawa Barat
Lembaga Survei Indo Barometer mengkritik pembelian mobil dinas baru pimpinan DPRD Jawa Barat.
Harga Mobil Mewah untuk Pimpinan DPRD Jawa Barat
lima pimpinan DPRD Jawa Barat bakal mendapatkan mobil dinas baru dengan nilai miliaran rupiah.
Waspada Calo CPNS di Jawa Barat
BKD Jawa Barat mengimbau kepada para calon pendaftar CPNS agar menghindari para calo yang menjanjikan lolos CPNS 2019.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.