Jakarta - Partai Nasdem meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan transparansi bujet dari mulai rencana rancangan dibuat terkait Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Nasdem mendorong Anies membuka anggaran ke publik sejak dini di era keterbukaan seperti saat ini agar polemik yang berkembang di masyarakat reda.
"Komponennya dipublikasikan saja ini era keterbukaan. Sekarang masyarakat sudah amat kritis. Bilamana tidak, akan jadi pertanyaan ada apa dibalik ini," kata Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI, Wibi Andrino di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019, seperti dilansir dari Antara.
Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk.
Wibi menegaskan, partainya telah menyarankan Anies untuk terbuka terhadap rancangan keuangan tahunan pemerintah DKI tahun 2020. Pihaknya, lanjut Widi,bahkan lebih dahulu bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait keterbukaan anggaran sejak dalam rencana.
Kemendagri, kata Wibi, menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah terkait keterbukaan tersebut. Namun, wajib dibuka ke publik bila pembahasan telah masuk ke dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
"Dijelaskan oleh mereka, itu diserahkan pada masing-masing daerah, tidak ada kewajiban. Tidak ada pemaksaan. Tapi ketika KUA-PPAS memang wajib dibuka," ujar dia.
Wibi juga mengingatkan bahwa Jakarta bukanlah hanya milik orang Jakarta. Namun Jakarta adalah role model dan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat perlu tahu untuk membantu menyisir anggaran.
"Karena Jakarta bukan milik semua orang Jakarta. Buka saja semuanya seterang-terangnya. Agar tidak jadi preseden buruk," tegas dia.
Dia meminta agar semua pihak tak meragukan kualitas anggaran di tengah waktu yang mepet dengan batas waktu pengesahan hingga 30 November 2019.
Dia menegaskan, Fraksi Nasdem siap untuk membahas anggaran secara detail. Bahkan Fraksi Nasdem siap jika nantinya ada tunjangan yang telat akibat keterlambatan anggaran.
"Kami akan fokus terus jalan terus. Jangan intimidasi kami dengan soal uang, tidak jadi soal. Asal anggaran satu per satu detil kami sisir sampai selesai," kata dia.
Hingga kini DPRD DKI Jakarta masih membahas anggaran bersama eksekutif. Adapun batas waktu yang diberikan Kemendagri untuk menyerahkan rancangan anggaran adalah per 30 November 2019.
