Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan Ketua Umum NasDem Surya Paloh harus memutuskan sikap politiknya ke depan, jangan sampai main dua kaki.
"Jika NasDem berniat jadi oposisi tentu kadernya harus ditarik dari kabinet (Presiden) Jokowi. Jangan juga main dua kaki. Bulatkan tekad untuk beroposisi," kata Ujang kepada Tagar, Selasa, 5 November 2019.
NasDem melakukan manuver jurus dewa mabuk dengan berkomunikasi dan berteman dengan pihak oposisi seperti PKS.
Jika partai ini masih mempertahankan kadernya pada kabinet Indonesia Maju, Ujang mengingatkan, sama halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat masuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun saat itu PKS tetap mengkritisi pemerintahan sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden.
"NasDem sedang mengulang sejarah PKS di zaman SBY. PKS berkoalisi dengan SBY. Dan beberapa kader PKS jadi menteri. Namun PKS kerjanya mengkritik SBY dari dalam," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Menurut Ujang, apabila NasDem hendak beroposisi, hal tersebut merupakan pilihan yang lebih terhormat dan mulia untuk saat ini. Sebab, dengan gemuknya koalisi Jokowi dia nilai akan menurunkan tingkat checks and balances.
"Kita membutuhkan pemerintah yang kuat. Namun di saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang tangguh dan kuat," kata doktor politik jebolan Universitas Indonesia itu.
Ujang memandang, manuver Surya Paloh saat ini dilatari pos Jaksa Agung. "Diawali kekecewaan tersebut akhirnya NasDem melakukan manuver jurus dewa mabuk dengan berkomunikasi dan berteman dengan pihak oposisi seperti PKS," tuturnya.
Namun, di lain sisi, Surya Paloh dia duga sedang menyiapkan arah politik partainya menjalani Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.
"Sambil menyelam minum air. Sambil bermanuver sambil pasang kuda-kuda untuk persiapan 2024," kata dia.
Surya Paloh Bertemu Sohibul Iman
Sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Sohibul berlangsung di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Oktober 2019. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan yang disebutkan Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal.
Pertama, memperkuat fungsi check and balance di legislatif meski partai NasDem dan PKS memiliki perbedaan sikap politik.
"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia," kata Mustafa.
Kedua, Partai NasDem dan PKS sepakat untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan ketiga mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta untuk memahami perbedaan sikap politik terhadap partainya yang merupakan koalisi pemerintahan dengan PKS yang merupakan oposisi.
Tetapi, kata Paloh, sikap kritis Nasdem tak akan berubah terhadap pemerintahan. Sebab, suatu hari partainya punya pemikiran sejalan untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ketika ada pesan yang memang jelas bisa ditangkap oleh konstituen, kedua institusi partai politik ini, kami bisa bergandengan tangan bersama," kata dia. []
