Jakarta - Pengamat politik Yusa Djuyandi menilai pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman serta rencana pertemuan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bukan silaturahmi politik biasa.
"Selain untuk menjaga hubungan baik antar partai, juga karena situasi politik yang kurang menguntungkan bagi NasDem," ucap Yusa dihubungi di Jakarta, Senin, 4 November 2019 seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Seusai PKS, NasDem Berencana Bertemu Petinggi PAN
Sebagai partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kata dia NasDem berkontribusi cukup besar memenangkan pasangan tersebut di pemilihan presiden (pilres) 2019.
Namun, apa yang mereka dapatkan di Kabinet Indonesia Maju tidak sesuai. Karena, ada masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.
"Jumlah kursi yang diperoleh NasDem bisa dikatakan kurang ideal bagi mereka. Ini karena Gerindra pada akhirnya ikut berkoalisi," tuturnya.
Anies Baswedan dan Surya Paloh. (Foto: Antara/Fauzi Lamboka)
Pilpres 2024?
Yusa mengatakan silaturahmi NasDem ke partai politik yang menjadi oposisi pemerintahan mungkin juga merupakan upaya membangun komunikasi politik untuk pemilu 2024. Sebab, menurutnya NasDem pernah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan yang diusung PKS dan PAN saat pemilihan gubernur DKI Jakarta.
"Komunikasi politik bisa dibangun oleh NasDem kepada PKS dan PAN, atau bahkan mungkin kelak Gerindra untuk melihat seperti apa prospek Anies pada tahun 2024," ujar dia.
Baca juga: Kemungkinan Koalisi, NasDem Masih Taaruf dengan PKS
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul berlangsung di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Oktober 2019. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga kesepakatan, yakni pertama memperkuat fungsi check and balance di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski partai NasDem dan PKS memiliki perbedaan sikap politik.
Kedua, Partai NasDem dan PKS sepakat untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dan ketiga mewariskan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. []
