Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Rafli meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan khusus kepada Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), agar dapat bekerja lebih optimal dalam menangani peredaran narkotika di Kabupaten Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Rafli menilai, hingga saat ini aparat penegak hukum belum melakukan hal tersebut secara total. Sikap itu disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 September 2020.
Saya ingin mengajak melalui Ketua DPR Puan Maharani, saya mengajak Presiden Jokowi harus memberikan semacam arahan tegas
"Hampir tiap minggu saya dapat laporan masyarakat dan institusi Polri serta BNN, terhadap dua permasalahan besar narkoba di Aceh," kata Rafli kepada Tagar, Rabu, 30 September 2020.
Dia mengatakan, maraknya peredaran narkoba jenis sabu di Aceh sudah sangat berbahaya. Pasalnya, penjualan dilakukan seperti barang subsidi yang dijual dengan harga murah.
"Itu sudah sangat masif sekali. Bahkan ada istilah di dalam masyarakat, jenis sabu-sabu itu seperti di subsidi. Begitu mudahnya, murah meriah. Tetapi efeknya luar biasa," ujarnya.
Rafli juga mengatakan, persoalan ganja di daerah itu tampak seperti ada permainan kartel. Pasalnya, hampir setiap tahun ladang ganja ditemukan dengan luas puluhan hektar.
"Ini menjadi persoalan. Setiap tahun, ada saja penemuan ladang ganja puluhan hektar di Aceh, bagaimana dengan yang tidak ditemukan? Kita perlu mencegah persepsi publik bahwa selama ini hanyalah permainan kartel," ujarnya.
Dia menilai, dalam hal ini Jokowi harus memberikan arahan kepada Polri dan BNN. Arahan yang dimaksud, yakni bagaimana cara menangani permasalahan penyalahgunaan ganja tersebut.
"Saya ingin mengajak dan menyampaikan pesan bahwa harus ada program yang jelas dari pemerintah. Berikan tugas ini harus lebih fokus dan consern lagi. Akhirnya, seluruh potensi yang terjadi di sana bisa tergali seutuhnya. Jangan ini menjadi momok," kata dia.
"Jadi kalau memang kita betul-betul consern untuk memberantas ganja ini, secara khusus lembaga terkait diberikan wewenang, dan kebijakan yang betul-betul besar. Saya ingin mengajak melalui Ketua DPR Puan Maharani, saya mengajak Presiden Jokowi harus memberikan semacam arahan tegas," ucap Rafli menambahkan.
Kendati demikian, Rafli menawarkan solusi bagaimana menggunakan lahan yang menjadi endemi ganja di Aceh. Dia berpendapat, dengan menanam tanaman yang berkualitas dan bernilai ekspor di lokasi dapat membantu masyarakat di sana.
"Lahan yang selama ini menjadi endemi ganja di Aceh, harus diisi tanaman yang lebih bernilai dan kualitas ekspor sehingga menjanjikan kesejahteraan masyarakat. Ini tugas Pemerintah dan kita semua bagaimana menggulirkan sebuah program alternatif Sustaintable Devolepment Goals," kata dia.
Di lokasi yang sama, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis juga meminta pemerintah lebih gencar lagi memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah Sumatera Utara (Sumut).
Iskan menegaskan, dirinya akan terus menyuarakan hal tersebut sampai pemerintah dapat memberikan jawaban yang tepat bagaimana penanganan narkotika di Sumut.
- Baca juga: Pesta Narkoba di Medan, Tiga ASN asal Aceh Ditangkap
- Baca juga: LBH Masyarakat Ingatkan Presiden Jokowi Info Ganja Medis
"Saya minta jawaban kalo tidak saya akan teriak tiap minggu di parlemen ini. Jangan lengah, di tengah kita sibuk menangani covid-19, jangan sampai narkoba berhasil menghancurkan bangsa kita," ucap Iskan.[]
