Banda Aceh - Delegasi Joint Ceasefire Monitoring Committe (JMC) Myanmar belajar penyelesaian konflik dan perdamaian di Aceh.
Selama di Serambi Mekkah, mereka akan mengikuti berbagai pelatihan proses perdamaian yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon.
Kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara serta memperkuat peran Indonesia dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.
Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rahmat Fitri mengatakan, perdamaian di Aceh bisa menjadi model penyelesaian konflik di berbagai negara.
Hal tersebut, kata Rahmat terbukti dari banyaknya utusan berbagai negara yang datang ke Aceh guna mempelajari proses perdamaian.
"Bahkan tidak sedikit pula para peneliti menjadikan Aceh sebagai laboratorium untuk mempelajari konflik dan perdamaian," ujar Rahmat, saat menghadiri pembukaan acara pelatihan bertema "Training On Peace Process" di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu 24 Juni 2019.
Meskipun demikian, kata Rahmat, keberhasilan perdamaian di Aceh belum seutuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang terus dihadapi, seperti masalah politis, sosial maupun finansial. Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya akan terus memperkuat pemahaman masyarakat tentang makna perdamaian.
"Dengan memahami makna inti perdamaian, kita berharap Aceh terus berkembang menjadi daerah makmur dengan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," ujarnya.
Sebagai model yang baik bagi resolusi konflik, proses perdamaian di Aceh menawarkan pelajaran yang sangat berharga
Rahmat menuturkan, pembangunan perdamaian lebih berorientasi kepada upaya membuat fondasi semakin kondusif agar pembangunan berjalan lebih baik lagi. Karena tujuannya kepada pembangunan, sambung dia, maka semangat memperkuat perdamaian juga terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, pemberdayaan ekonomi, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
"Oleh karena itu, sejalan dengan training on peace process yang kita laksanakan ini, saya berharap fokus utamanya menitikberatkan pada penguatan perdamaian untuk pembangunan," ujarnya.
Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri, mengatakan sebagai negara sahabat dan juga negara yang sudah berpengalaman menyelesaikan konflik, maka Indonesia memiliki peran dalam mendukung rekonsiliasi nasional dan proses perdamaian di Myanmar.
Pelatihan kata Iza, bertujuan untuk menyediakan platform peningkatan kapasitas di bidang negoisasi proses perdamaian, resolusi konflik, dan program rekontruksi pasca konflik.
Pelatihan itu, sambung dia, juga merupakan bagian dari upaya Indonesia dalam membantu penyelesaian isu di Rakhine State serta daerah lainnya seperti Kachin State, Chin Satate, dan Shan State yang terus menerus dilanda konflik.
Iza mengatakan, proses perdamaian di Aceh telah menjadi kisah sukses dan dapat jadi pembelajaran bagi negara lain.
"Sejak penandatanganan nota kesepahaman tersebut, semua pihak terus membangun kerja sama yang konstruktif untuk perdamaian berkelanjutan di Aceh. Sebagai model yang baik bagi resolusi konflik, proses perdamaian di Aceh menawarkan pelajaran yang sangat berharga bagi negara yang terkena dampak konflik, termasuk Myanmar," ujar dia.
Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 24-25 Juli tersebut diikuti oleh 10 delegasi JMC Myanmar yang dipimpin oleh U Ko Ko Gyi, Vice Chairperson of JMC Union. Selama dua hari peserta akan berdiskusi bersama narasumber dari Aceh.
Para peserta juga akan mengunjungi tempat pemberdayaan ekonomi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta berkunjung ke Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, selaku pimpinan adat yang dituakan.[]
Baca juga:
