Minta Status IKN Jakarta Tak Dicabut, Sultan Usulkan Pemerintah Terapkan Multi IKN

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengusulkan agar Pemerintah dan DPR menerapkan sistem IKN.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin mengusulkan agar Pemerintah dan DPR menerapkan sistem Multi Ibukota Negara (IKN), yakni IKN Jakarta dan IKN Nusantara. Usulan tersebut disampaikan Sultan di tengah proses pembahasan revisi UU DKI Jakarta oleh DPR dan DPD RI.

"Jakarta dan sekitarnya tidak akan pernah bisa dinafikan dari ingatan bangsa sebagai wilayah historis yang paling menentukan bagi ke-Indonesiaan kita. Jakarta dengan segala kekurangannya adalah Aset nasional yang tak ternilai harganya," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin, 21 Februari 2022.

Posisi Jakarta, kata Sultan, sebagai kota sejarah berdirinya negara bangsa ini tidak diabaikan begitu saja setelah kita mendapatkan lokasi IKN baru. Jadi kami berpendapat bawah status IKN Jakarta tak perlu dicabut.


Multi IKN akan memungkinkan Indonesia mampu tumbuh secara seimbang tanpa harus saling menegasikan secara sosio-historis karena akan menjadi aneh bagi bangsa ini saat mengetahui istana negara dan gedung MPR RI dijual.


"Biarkan negara ini memiliki lebih dari satu IKN dengan fungsinya masing-masing, kenapa tidak? Lebih bagus jika Istana negara berdiri di mana-mana kalau ingin pemerataan pembangunan dilakukan secara lebih presisi," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap keberadaan dua IKN, kita hanya harus memastikan tidak terjadi dualisme kepemimpinan presiden di NKRI ini. Jakarta dan Nusantara harus berbagi peran strategis dalam posisinya sebagai IKN.

"Multi IKN akan memungkinkan Indonesia mampu tumbuh secara seimbang tanpa harus saling menegasikan secara sosio-historis. Karena akan menjadi aneh bagi bangsa ini saat mengetahui istana negara dan gedung MPR RI dijual atau setidaknya hanya dijadikan moseum Nasional. Salam Jasmerah," tutupnya. []


Berita terkait
Ketua DPD RI Dukung Pencarian Bibit Sepak Bola dari Kalangan Santri
ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung pencarian bibit sepakbola berbakat dari kalangan santri. Simak ulasannya.
Wakil Ketua DPD RI Minta JHT Bisa Dijadikan Agunan Pembiayaan Bank
Wakil Ketua DPD RI Najamudin meminta agar kartu Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dimanfaatkan sebagai jaminan atau agunan pembiayaan pekerja.
DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK
DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi. Simak ulasannya berikut ini.
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.