UNTUK INDONESIA

Militer Myanmar Dilaporkan Langgar Hukum Internasional

HRW yang berkantor di New York, AS, mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa militer Myanmar telah secara paksa menghilangkan ratusan orang
Seorang demonstran yang terluka dirawat oleh petugas medis di rumah sakit Latha, Yangon, Myanmar, 27 Maret 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP).

JakartaHuman Rights Watch (HRW) yang berkantor di New York, AS, hari Jumat, 2 April 2021, mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa militer Myanmar telah secara paksa menghilangkan ratusan orang –termasuk politisi, pejabat pemilu, wartawan, aktivis dan demonstran– dan menolak mengkonfirmasi lokasi mereka atau mengijinkan akses untuk didampingi pengacara atau anggota keluarga. Hal ini melanggar hukum internasional.

“Penangkapan sewenang-wenang dan penghilangan paksa oleh junta militer Myanmar secara luas tampaknya dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan para demonstran anti-kudeta,” ujar Brad Adams, Direktur Human Rights Watch untuk Asia.

“Negara-negara yang khawatir dengan hal ini seharusnya menuntut pembebasan setiap orang yang hilang dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada pemimpin junta militer, hingga meminta pertanggungjawaban terhadap tindakan militer yang kejam ini,” kata Adams menambahkan.

warga pemakamanWarga menghadiri pemakaman remaja belasan tahun, Aung Kaung Htet, yang tewas dalam aksi demonstrasi antikudeta militer, 24 Maret 2021, di Yangon, Myanmar (Foto: Dok/voaindonesia.com/AFP).

Krisis politik di Myanmar telah memuncak sepekan terakhir ini, baik dalam jumlah demonstran yang tewas, maupun serangan udara militer terhadap pasukan gerilyawan etnis minoritas Karen di wilayah mereka yang berbatasan dengan Thailand. Krisis Myanmar bermula ketika militer melakukan kudeta terhadap pemimpin sipil de facto, Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari 2021.

Menurut Free Burma Rangers, sebuah badan bantuan yang beroperasi di wilayah itu, daerah-daerah yang dikendalikan suku Karen, lebih dari sepuluh warga sipil telah tewas sejak Sabtu lalu (27/3) dan lebih dari 20.000 orang telah mengungsi. Sekitar 3.000 warga Karen melarikan diri ke Thailand, tetapi banyak yang kembali di tengah kondisi yang serba tidak menentu. Otorita berwenang di Thailand mengatakan mereka kembali secara sukarela, tetapi badan-badan bantuan mengatakan mereka merasa tidak aman dan banyak yang bersembunyi di hutan di Myanmar.

Kantor Badan PBB Urusan HAM untuk Asia Tenggara menyerukan kepada negara-negara di kawasan itu “untuk melindungi semua orang yang melarikan diri dari kekerasan dan persekusi di Myanmar,” dan memastikan agar seluruh pengungsi dan migran yang tidak memiliki dokumen tidak dipaksa kembali ke negara mereka,” demikian ujar Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, kepada wartawan di New York.

pengunjuk rasa myanmarPara pengunjuk rasa mengangkat spanduk yang menuntut pembebasan pemimpin Myanmar yang ditahan Aung San Suu Kyi selama demonstrasi menentang kudeta militer 1 Februari di Yangon pada 10 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com - AFP/Ye Aung Thu)

Dewan Keamanan PBB Kamis, 1 April 2021, malam mengutuk keras aksi kekerasan terhadap demonstran damai. Pernyataan pers itu dikeluarkan dengan dukungan secara bulat tetapi lebih lemah dibanding rancangan yang disiapkan, yang sedianya menyatakan “kesiapan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut,” yang dapat mencakup sanksi-sanksi. Tiongkok dan Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan pemasok senjata pada militer Myanmar, menentang dijatuhkannya sanksi.

Pernyataan itu disampaikan setelah Utusan Khusus PBB untuk Myanmar mengingatkan potensi terjadinya perang saudara di negara itu. Ia juga mendesak diambilnya tindakan yang signifikan guna menghindari risiko situasi di Myanmar terus bergulir menjadi sebuah "negara gagal" (em/pp)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Potensi Pertumpahan Darah dan Perang Saudara di Myanmar
Utusan Khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan bahwa pertumpahan darah tidak terelakkan dan kemungkinan terjadinya perang saudara di Myanmar
PBB Sebut Kekacauan di Myanmar Dorong Perdagangan Narkoba
PBB katakan kekacauan di Myanmar menyebabkan lonjakan produksi narkotika di ‘Segitiga Emas’ yang dilakukan organisasi kejahatan yang terorganisir
Menanti Sikap ASEAN atas Konflik Berdarah di Myanmar
Konflik di Myanmar tantangan bagi ASEAN untuk putuskan tetap berpegang pada prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal anggota atau tidak
0
Militer Myanmar Dilaporkan Langgar Hukum Internasional
HRW yang berkantor di New York, AS, mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa militer Myanmar telah secara paksa menghilangkan ratusan orang