TAGAR.id – Para peneliti migrasi telah mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan isolasionis. Namun, banyak politisi tidak mengindahkan seruan mereka. Marcel Fürstenau melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW. 3 Juni 2026).
Laporan bertajuk Global Refuge Crisis 2026 yang dipublikasikan di Berlin pada Senin 1 Juni 2026 lalu ditujukan sebagai ‘alarm peringatan', demikian kata Petra Bendel dari Universitas Erlangen Nürnberg, salah satu editor laporan tersebut.
Dalam presentasinya, ia mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak dari Sistem Suaka Eropa Bersama (CEAS) yang diadopsi pada tahun 2024 dan akan mulai berlaku secara mengikat di seluruh negara anggota Uni Eropa per 12 Juni mendatang. "Kami khawatir akan adanya perluasan akomodasi yang menyerupai ruang penahanan selama proses suaka di perbatasan bagian luar,” ujar Bendel.
Menteri Dalam Negeri Jerman sebut Return Hubs inovatif
Bendel mengkritik keras rencana untuk menempatkan para pengungsi yang tidak memiliki prospek untuk mendapatkan suaka di Return Hubs atau pusat-pusat repatriasi yang terletak di luar Uni Eropa (UE). Return Hubs adalah inti dari pengetatan kebijakan migrasi. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrint menyebut Return Hubs sebagai hal yang inovatif. Para negosiator di Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE pada Senin 1 Juni lalu telah menyepakati sebuah peraturan yang memungkinkan berdirinya pusat-pusat repatriasi tersebut.
Namun, UE sangat bergantung pada mitra kerja samanya, terutama negara-negara Afrika. Tunisia dan Mesir yang secara geografis hanya terpisahkan Laut Mediterania dari Eropa, kerap disebut. Namun negara-negara Afrika lainnya seperti Rwanda dan Uganda juga masuk dalam pertimbangan UE.
Kritik terhadap program Afganistan
Para pencari suaka akan menghadapi lebih banyak kesulitan di masa depan, menurut pandangan Bendel dan banyak pakar migrasi lainnya, "Kami memperkirakan akan terjadi marginalisasi lebih lanjut terhadap kelompok dan individu yang sangat membutuhkan perlindungan.”
Bendel menyebut program penampungan warga Afganistan sebagai contoh konkretnya. Program tersebut telah dihentikan oleh pemerintah federal Jerman, padahal pengungsi asal Afganistan kini berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya setelah kelompok fundamentalis Islam Taliban berada di tampuk kekuasaan, banyak pengungsi yang tertahan di Pakistan. "Inilah yang saya maksud saat mengatakan bahwa Jerman harus memenuhi tanggung jawab dalam memberikan perlindungan,” jelas Bendel.
Petra Bendel mengkritik Kebijakan Suaka Bersama Eropa (GEAS). (Foto: dw.com/id - dts Nachrichtenagentur/IMAGO)Angka pengungsi Jerman turun signifikan
Peneliti migrasi Franck Düvell dari Universitas Osnabrück menilai reformasi ini "buruk secara teknis”. Dalam skenario terburuk, hal ini dapat menyebabkan struktur ganda dan berarti pengurangan hak-hak anak, perempuan, keluarga, dan pengungsi.
Düvell menyoroti penurunan yang signifikan dalam jumlah pengungsi yakni pada tahun 2023 dimana 330.000 orang mengajukan permohonan suaka untuk pertama kalinya di Jerman, dua tahun kemudian jumlah yang mengajukan berjumlah 113.000. Tren ini terus berlanjut: Pada kuartal pertama 2026, tercatat sekitar 22.000 permohonan suaka, jika diproyeksikan hingga akhir tahun, jumlahnya akan kurang dari 90.000.
Perang dan perubahan iklim dorong pengungsian
Menurut laporan tahunan tersebut, saat ini terdapat lebih dari 117 juta orang yang mengungsi di seluruh dunia. Angka ini meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Sebagian besar di antaranya adalah pengungsi internal. Mereka mencari perlindungan dari perang di negara mereka sendiri atau karena terdampak perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang datang ke Eropa dan Amerika Utara.
Penurunan jumlah pengungsi tidak hanya terjadi di Jerman. Berdasarkan data di negara-negara seperti Turki, Iran, dan Sudan, jumlah pengungsi berkurang antara 1,5 hingga dua juta orang. Selain itu meski intensitas perang Rusia melawan Ukraina tak kunjung mereda, menurut Düvell, empat juta orang telah kembali ke kota dan desa mereka - banyak di antaranya yang berasal dari Jerman dan negara-negara Uni Eropa.
Kembali pulang ke Surah, tidak realistis?
Para penulis laporan beranggapan apa yang mungkin dilakukan di Ukraina, sama sekali tidak realistis dalam konteks negara lain, contohnya Suriah. "Negara itu benar-benar hancur, infrastrukturnya porak-poranda, dan secara ekonomi hampir tidak ada yang berfungsi,” kata Benjamin Etzold dari Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC).
Kelaparan dan kemiskinan parah terjadi, tambah Etzold, "Namun intinya, kelompok minoritas etnis dan agama tidak mendapatkan perlindungan di bawah rezim baru di negara tersebut.” Dengan latar belakang ini, peneliti konflik tersebut menilai bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan kembalinya warga Suriah ke tanah airnya sama sekali tidak realistis.
Penurunan bantuan kemanusiaan dan kerja sama pembangunan
Jerman harus tetap berkomitmen pada multilateralisme, desak Etzold. Kita harus terus memperkuat PBB serta organisasi pengungsi. "Namun, di Jerman kita melihat adanya penurunan,” kritik sang ilmuwan sambil menunjuk pada pemotongan setengah dari bantuan kemanusiaan dan anggaran kerja sama pembangunan yang kembali dipangkas. (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman/Diadaptasi oleh Sorta Caroline/Editor: Yuniman Farid)/dw.com/id. []