TAGAR.id – Pada 4 Juni 1989, tentara komunis China menembaki para demonstran di Lapangan Tiananmen. Ribuan orang tewas. Mantan pemimpin mahasiswa, Wuer Kaixi, mengungkap momen matinya demokrasi dan harga mahal yang harus dibayar. Julian Ryall* melaporkannya untuk Deutsche Welle (DW, 4/6/2026).
Selama 37 tahun terakhir, tubuh Wuer Kaixi telah banyak berubah. Badannya kian tambun. Rambutnya yang memutih tidak lagi menutupi matanya, seperti saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Beijing di tahun 1989.
Namun, ada beberapa hal yang tidak berubah.
Dia adalah bekas tokoh terkemuka dalam gerakan demokrasi mahasiswa China. Tanggal 3 hingga 4 Juni 1989 malam dia berada di Lapangan Tiananmen, saat tank-tank militer melaju ke pusat kota dan tentara menembaki para demonstran prodemokrasi. Tidak ada statistik resmi mengenai jumlah korban, diperkirakan 3.000 orang tewas.
Wuer Kaixi, seorang kelahiran Uighur, berada di peringkat kedua dalam daftar buronan China. Dengan bantuan para aktivis dari Hong Kong dan ayahnya, yang merupakan perwira Angkatan Udara China, dia diam-diam melarikan diri melalui Hong Kong, Prancis, dan Amerika Serikat, sebelum kemudian menetap di Taiwan.
Hari ini, 37 tahun kemudian, Wuer Kaixi dilarang bepergian menuju Republik Rakyat China. Dia terancam ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara berat. Namun, dia tidak tinggal diam dan terus menyuarakan peringatan soal pemerintah China.
"Yang ingin saya sampaikan kepada dunia adalah fakta sederhana bahwa pemerintahan komunis bukan hanya ancaman bagi para aktivis perdamaian di China, tetapi juga ancaman langsung bagi seluruh peradaban umat manusia,” kata pria berusia 57 tahun itu dalam sebuah acara di Tokyo pada Rabu (03/06).
Menurutnya, dunia internasional terlalu lama menutup mata saat Beijing menindas perbedaan pendapat dan kritik di dalam negeri, termasuk terhadap kelompok minoritas etnis seperti orang Tibet dan Uighur. Para aktivis berharap dapat mendorong China, melalui keterlibatan aktif, untuk mematuhi konvensi HAM PBB.
Wuer Kaixi (2024) (Foto: dw.com/id – dpa)
Upaya memperjuangkan demokrasi
"Ketika China diizinkan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, keanggotaannya diharapkan akan mengarah pada terbentuknya masyarakat sipil yang pada akhirnya melahirkan demokrasi,” kata Wuer Kaixi. Namun, hal itu belum terjadi.
"Jepang, AS, dan semua negara lainnya tampaknya salah memahami China,” kata mantan pemimpin gerakan mahasiswa itu dalam wawancaranya kepada DW. "Mereka percaya bahwa China dipimpin oleh ideologi, nasionalisme, atau komunisme, tetapi itu salah. Partai Komunis China adalah organisasi kriminal yang didorong oleh keserakahan akan keuntungan.”
Ketika para pemimpin berbicara tentang "kebangkitan kembali bangsa China” dan "reunifikasi damai dengan Taiwan”, di mana Beijing tidak mengesampingkan penggunaan kekerasan. Masyarakat telah disuapi propaganda mengenai tujuan partai, kata Kaixi.
"Pemimpin tidak peduli dengan kebangkitan China. Yang mereka pedulikan hanyalah menambahkan satu nol lagi di belakang saldo bank mereka,” imbuhnya, "Mereka hanyalah pencuri biasa.”
Peringatan untuk berhati-hati berdagang dengan China
Kaixi memperingatkan pemerintah negara-negara lain, termasuk pemerintah federal Jerman, agar berhati-hati terhadap investasi yang kelihatannya seperti transaksi bisnis biasa, tetapi sebenarnya hanya mengejar satu tujuan: memperkaya dan memperkuat kepemimpinan China.
Sebagai contoh, ia menyebut kepemilikan saham minoritas sebesar 24,99 persen yang dimiliki oleh perusahaan China, COSCO, di terminal kontainer Tollerort di Pelabuhan Hamburg. Perusahaan logistik lain dari China juga mengoperasikan pusat distribusi di kota pelabuhan tersebut dan membangun jaringan pengiriman barang dalam kerangka Jalur Sutra Global.
Wuer Kaixi menduga Jerman akan segera menyadari tantangan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan-perusahaan China tersebut.
Pada tanggal 19 Mei 1989, Zhao Ziyang berbicara melalui pengeras suara kepada para mahasiswa yang sedang melakukan mogok makan. Di sebelah kirinya, berdiri Wen Jiabao (Foto: dw.com/uid – AP)
Melihat kembali pergerakan di tahun 90an
Demonstrasi mahasiswa tahun 1989 dimulai pada bulan April setelah tewasnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis China yang proreformasi, Hu Yaobao. Hari berkabung itu lantas berkembang menjadi aksi nasional yang menuntut liberalisasi dan demokrasi yang lebih besar. Ribuan mahasiswa mengepung Lapangan Tiananmen dan mendirikan patung Liberty seperti yang ada di kota New York, sebagai simbol tuntutan akan reformasi dalam partai.
Saat itu, Wuer Kaixi sedang menjalani semester kedua. Sebelumnya dia telah menyelesaikan masa persiapan kuliah di Beijing. Ketika gerakan mahasiswa membutuhkan seorang pemimpin, Wuer Kaixi pun berada di garda terdepan. Dia menyerukan aksi mogok makan dan berhasil meyakinkan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China saat itu, Zhao Ziyang, untuk berdialog langsung dengan para mahasiswa di Lapangan Tiananmen. Bersama Zhao Ziyang, Wen Jiabao yang kemudian menjadi Perdana Menteri juga datang ke sana.
Namun, rezim dengan cepat mengubah pendiriannya. Alih-alih bernegosiasi, mereka justru menggunakan senjata. Penindasan tersebut terjadi secara tiba-tiba: Ribuan tentara menyerbu Lapangan Tiananmen dengan tank dan kendaraan lapis baja, serta menembakkan peluru tajam. Ribuan demonstran, serta anggota pasukan keamanan, tewas dalam insiden tersebut.
Saat ini, China adalah negeri tiran yang harus dilawan oleh seluruh dunia, kata mantan pemimpin mahasiswa tersebut. Jika tidak melawan, kebijakan rezim yang memberikan tekanan politik kepada pemerintah negara lain serta mencaplok wilayah tetangganya yang lebih lemah, hanya membuat China menuntut lebih banyak.
Petugas kepolisian bersenjata di dekat Lapangan Tiananmen setelah diberlakukannya darurat militer pada Mei 1989 (Foto: dw.com/id - Catherine Henriette/dpa/picture alliance)
Harga yang mahal
Kritik keras Wuer Kaixi terhadap pemimpin China, membuatnya membayar harga yang mahal. Dia telah berulang kali mencoba kembali ke China untuk menyerahkan diri. Dia berpasrah ditangkap dan siap memberikan keterangan di pengadilan mengenai tuduhan yang dilontarkan pemerintah. Namun, upayanya terhenti di pos pemeriksaan perbatasan. Dia sangat ingin bertemu orang tuanya sekali lagi secara langsung, meskipun hanya melalui jendela penjara.
"Rencana saya untuk kembali ke China tidak pernah berubah,” katanya. "Hidup di pengasingan adalah penderitaan batin dan jiwa. Saya sudah tinggal di luar negeri selama 37 tahun. Dan seberapa pun baiknya saya mempersiapkan diri, saya tetap tidak siap ketika saya menerima telepon bahwa ayah saya telah meninggal, tahun lalu.”
Orang tua Wuer Kaxi telah dilarang bepergian ke luar negeri oleh pihak berwenang China. "Setiap hari saya berharap bisa kembali ke China dan memeluk orang tua saya,” katanya. "Sekarang saya tidak akan pernah bisa memeluk ayah saya lagi, tetapi saya berharap suatu hari saya bisa kembali memeluk ibu saya.” (Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris/Diadaptasi oleh Sorta Caroline/Editor: Rizki Nugraha)/dw.com/id. []
* Julian Ryall Jurnalis di Tokyo, dengan fokus pada isu-isu politik, ekonomi, dan sosial di Jepang dan Korea.