Jakarta - Kinerja Komisi Pemberantasan (KPK) akhir-akhir ini menjadi sorotan banyak pihak. Sebab, lembaga antirasuah ini berhasil mencokok dua menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Diketahui, KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Juliar pada Minggu dini hari. Politisi PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari dua pelaksanaan paket bantuan sosial terkait sembako penanganan Covid-19.
Dan permainan saling menjegal dan menghancurkan di internal atau dari eksternal partai itu hal biasa. Di politik itu saling menghancurkan itu hal biasa
Merespons itu, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menduga penangkapan Juliari adalah permainan elite partai. Namun, dia menilai hal tersebut lumrah dilakukan untuk saling menjegal satu sama lain.
"Soal permainan kemungkinan permainan elite itu ada. Dan permainan saling menjegal dan menghancurkan di internal atau dari eksternal partai itu hal biasa. Di politik itu saling menghancurkan itu hal biasa. Ini yang menjadi politik menjadi rusak," kata Ujang dihubungi Tagar, Selasa, 9 Desember 2020.
Kendati demikian, dia meminta KPK untuk melibas siapa saja dan partai mana saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, tuturnya, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.
- Baca juga: Mensos Korupsi Bansos Covid-19, Momen Tepat KPK Beri Hukuman Mati
- Baca juga: Mensos Korupsi Bansos Covid-19, Janji Hukuman Mati dari Firli Dinanti
"KPK tak boleh pandang bulu. Tak boleh tebang pilih. Tak boleh tak adil. Siapapun yang korupsi harus disikat. Siapapun dan dari manapun partainya. Agar bangsa ini sejahtera," ucap Ujang Komarudin.
