Membaca Potensi Chaos Usai Pengumuman KPU

Membaca potensi chaos, kekacauan atau huru-hara usai pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres pada 22 Mei 2019.
Warga memasukkan surat suara saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 38, Parak Karakah, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (27/4/2019). Data KPU Sumbar, sebanyak 101 TPS di provinsi itu melakukan pemungutan suara ulang. (Foto: Antara/Iggoy el Fitra)

Jakarta - Pengamat Politik Karel Susetyo mengatakan semua akan baik-baik saja setelah nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan pengumuman resmi mengenai siapa pemenang Pilpres 2019. Tak akan ada chaos (kekacauan) seperti kekhawatiran beberapa pihak, meskipun narasi ancaman di antaranya people power diembuskan.

“Menurut saya terlalu dibesar-besarkanlah kalau ada chaos, kalau ada apa, karena kemarin kan dari pihak 02 pas dia mengultimatum adanya people power, kalau kita orang politik pasti ngerti,” ucap Karel saat dihubungi Tagar, Jumat 26 April 2019.

Karel menjelaskan people power dalam dunia politik merujuk pada kekutan pro demokrasi, kekuatan rohaniawan atau kekuatan keagamaan, dan kekuatan militer.

“Selama militernya solid seperti sekarang, tidak akan terjadi people power,” ujarnya.

Situasi dan kondisi politik pasca Pemilu 2019, menurut dia tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014. Jika memang salah satu kubu paslon menilai ada kecurangan atau menemukan indikasi kecurangan, maka prosesnya sudah pasti akan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Yang pasti tidak chaos kalau melihat kejadian 2014," ujar Karen.

Mengenai Pemerintah mendatangkan Brimob dari luar Pulau Jawa ke Jakarta, Karen mengatakan Pemerintah pada hakikatnya pasti akan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Selama militernya solid seperti sekarang, tidak akan terjadi people power.

Didatangkan Brimob dari luar Pulau Jawa, sebut Karen, merupakan standar pengamanan menyangkut aktivitas massa, misalnya menyambut perayaan besar dalam keagamaan seperti Lebaran, Natal, maupun Tahun Baru.

“Jadi bukan sesuatu yang istimewa menurut saya. Itu hal yang standar saja dalam SOP kepolisian, pengamanan, itu standar, jadi tidak ada yang apa gitu. Karena memang antisipasi, ketimbang menghadapi masalah, kan lebih baik mengantisipasi sebelumnya,” urai dia.

Indikasi Akan Ada Chaos

Karen mengamati aktivitas di lingkungan sekitar, suasananya jauh dari kata chaos, tak ada kegiatan yang tiba-tiba berhenti sejak hari pencoblosan Rabu 17 April 2019.

“Menurut saya sih masih aman terkendali ya. Aktivitas masing-masing orang masih jalan, orang pergi ke sekolah masih jalan, orang pergi bekerja, orang ke pasar juga masih jalan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Point Indonesia ini pun menjelaskan jika memang suatu negara akan mengalami chaos usai pemilu, satu di antara cirinya adalah adanya propaganda di akar rumput.

“Sekarang kan tidak ada," katanya.

Menurutnya, kini di tingkat akar rumput orang-orang sudah tidak bicara Pilpres lagi karena sudah selesai alias tidak lagi menjadi isu yang sangat sentral di masyarakat.

“Karena memang ini kan ritual lima tahunan, kita pernah mengalami berapa kali kan pemilu, ini bukan sesuatu yang wah bahwa kemudian di pihak 02, katakanlah ada yang memancing, menurut saya itu masih hal yang normal dalam politik,” urainya.

Soal ada ‘ngotot-ngototan’ dari kedua kubu sepanjang penghitungan suara berlangsung di KPU, menurut dia adalah hal lumrah, tidak perlu dikhawatirkan.

Sebelumnya, hitung cepat quick count banyak lembaga survei kredibel terdaftar resmi di KPU menunjukkan pasangan nomor 01 Jokowi-Ma'ruf lebih unggul dibanding pasangan nomor 02 Prabowo-Sandi. Sementara Prabowo mengklaim menang berdasarkan survei internal. Bahkan Prabowo sampai empat kali melakukan deklarasi kemenangan. 

Sikap 'ngotot' 02 yang didahului narasi tuduhan kecurangan pada KPU, narasi people power, sehingga menimbulkan spekulasi bakal terjadi chaos usai pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019. Apalagi belakangan Menkopolhukam Wiranto diketahui mendatangkan pasukan Brimob dari luar Pulau Jawa ke Jakarta.

Sementara itu, real count KPU sejak awal hingga terbaru menunjukkan Jokowi-Ma'ruf menang, Prabowo-Sandi kalah. 

Data terbaru real count KPU perolehan suara per Senin 29 April 2019 pada pukul 10:32 WIB. Dari hasil suara yang diperoleh melalui Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU, Pasangan capres-cawapres nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 43.436.828 suara atau 56,24 persen. Sedangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 33.794.744 suara atau 43,76 persen. []

Baca juga:

Berita terkait
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.