Waskita Karya
Untuk Indonesia

Menakar Kekuatan Politik Partai Baru Jelang Pemilu 2024

Partai Masyumi Reborn yang kembali dihidupkan mencoba membangkitkan romansa masa lalu saat-saat kejayaan Partai Masyumi pada pemilu 1955.
Partai Masyumi Reborn. (Foto: Tagar/Google)

Hasyibulloh Mulyawan*


Kembali bermunculannya partai politik baru yang berasaskan keislaman menjelang pemilihan umum 2024, menjadikan sebuah pertanyaan yang menarik untuk dianalisa. Sejumlah kalangan menilai, hadirnya dua partai politik baru yang berasaskan Islam sebagai platformnya yaitu Masyumi Reborn yang didirikan oleh sejumlah orang eks gerakan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dan juga Partai Ummat yang didirikan oleh mantan pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN.

Berdirinya dua partai politik baru yang berasaskan Islam ini di tengah merosotnya sejumlah suara partai Islam di parlemen pada pemilu 2019 yang lalu, di antaranya PPP dan juga PAN memunculkan tanda tanya besar apakah kehadirian dua partai Islam baru ini, Masyumi Reborn dan Partai Ummat mampu mendapatkan perhatian publik dan hati para pemilih pada pemilu 2024.


Basis Kekuatan Elektoral Partai Islam

Dari pertanyaan di atas, kita dapat melihat upaya dua partai Islam yang mampu meningkatkan performa perolehan elektoralnya dalam dua pemilu terakhir, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Apabila kita melihat lebih dalam bahwa dua partai Islam ini memiliki basis mendasar dalam mempertahankan bahkan meningkatkan performa elektoralnya dalam pemilu.

PKB sebagai partai politik Islam yang diuntungkan dengan afiliasinya terhadap NU menjadikan partai ini mempunyai basis masa dalam meraup suara elektoral besar dari kalangan NU. Akan tetapi langkah PKB ini kalau kita analisa tidak berhenti di situ saja untuk meningkatkan performa elektoral partainya maka PKB harus memiliki kader-kader yang kompeten sebagai tokoh-tokoh politik yang akan masuk dalam PKB, walaupun hal ini tidak ditegaskan secara formal dengan menjadikan PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai salah satu corong dalam pencetakan kader partai PKB.

Selanjutnya di tengah kompetisi elektoral dan liberalisasi politik yang melahirkan praktik-praktik yang kemudian dikenal sebagai ciri-ciri negara penganut demokrasi seperti tentang aturan dan tata cara pemilihan umum, partisipasi mayoritas warga negara dan kesempatan untuk menentukan pilihan politik secara rasional.

Pada akhirnya, gelombang liberalisasi politik membawa serta budaya konsumerisme. Di dalam isme ini. Publik atau masyarakat berpikir dan bertindak layaknya konsumen di hampir semua bidang kehidupan, termasuk politik.

Semangat konsumerisme menjadikan individu semakin memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk memilih dan melakukan konsumsi. Maka dari sana muncullah istilah “komsumen politik” atau political consumer yang menunjukan pergeseran ori entasi warga negara dalam menentukan pilihan politik.


Masyumi Reborn yang kembali dihidupkan mencoba membangkitkan romansa masa lalu saat kejayaan Partai Masyumi pada pemilu 1955.


Politik gaya lama yang menekankan pada koalisi partai berbasis ideologi dan kelompok sosial bergeser kepolitik gaya baru “new politics” yang menekankan pada kualitas personal kandidat, sehingga fenomena kontestasi politik yang semakin mengandalkan sosok pemimpin ini menjadi sebuah tren yang dikenal dengan istilah personalisasi atau presidensialisasi politik.

Budaya liberalisasi politik ini berhasil di-capture oleh sejumlah tokoh di dalam Partai Kebangkitan Bangsa, di mana mereka menjadikan Presiden keempat Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang disematkan pada PKB.

Langkah yang dilakukan ini bisa menjadi dua sisi strategi dalam politik, pertama untuk meraup pasar di luar ceruk pasar tradisionalnya dengan penyematan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme Indonesia dan kedua dengan dijadikannya Gus Dur sebagai tokoh sentral PKB menguatkan PKB secara elektoral untuk menarik masyarakat pemilih secara umum untuk memilih PKB di dalam pemilu melihat dari dasar perubahan politik gaya baru yang mengendepankan personalisasi tokoh politik.

Bukan hanya PKB yang telah menguatkan basis kekuatan elektoralnya serta berusaha merebut suara elektoral di luar ceruk pasar pemilih tradisionalnya. PKS semenjak kemunculannya pada tahun 1999 pada saat itu masih bernama Partai Keadilan atau PK sudah mengukuhkan kekuatan ceruk pasar tradisinonalnya dengan mengafiliasikan gerakan politiknya ke dalam gerakan sosial melalui Lembaga dakwah kampus (LDK) lalu gerakan tersebut terformalkan menjadi sebuah organisasi kemahasiswaan bernama KAMMI atau kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia yang di inisiasi dalam pertemuan ke-10 FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus) di malang pada tahun 1998.

Gerakan mahasiswa ini pada fase selanjutnya bertransformasi menjadi sebuah gerakan partai politik dengan mendirikan Partai Keadilan yang berkontestasi pada pemilu 1999. Namun kesalahan Partai Keadilan pada pemilu 1999 adalah PK sibuk dengan mainannya sendiri hanya mengusung keislaman serta tidak terbuka dengan pasar pemilih di luar ceruk electoral pasar tradisionalnya.

Padahal fakta bahwa pemilu pada dasarnya hanya persoalan statistik semata, dimana suara seorang warga biasa yang tak terdidik dan juga awam agama nilainya sama dengan professor yang terdidik dan religius. Namun kesalahan yang dilakukan PK, pada pemilu berikutnya 2004 menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi PKS untuk meningkatkan performa electoral agar lolos ambang batas parlemen, sehingga PKS menggunakan dua strategi electoral yakni Islamis dan non Islamis secara bersamaan.

Di satu sisi, stertegi Islami penting dilakukan sebagai usaha sistematik mempertahankan basis kontituen mereka dari kalangan muda, terdidik, berdomisili di kota dan juga ortodoks. Disisi lainnya PKS menempuh strategi politik non Islamis dengan memainkan isu-isu universal seperti anti korupsi dan pemerintahan bersih, langkah ini kemudian berhasil dengan PKS meraih suara sebanyak 7,34 % dalam pemilu 2004.

Sama halnya pada pemilu 2009 PKS semakin menguatkan performa elektoralnya dengan semakin meluaskan strategi elektoral non Islamis dengan melakukan citra pada publik pemilih dengan berani menampilkan anak punk, wanita tidak berhijab pada iklan PKS di televisi. Serta beberapa elite PKS juga mewacanakan calon legislatif non-muslim. Serta PKS juga bahkan mengusung Presiden ke dua Soeharto sebagai bapak bangsa dalam iklan. Sontak strategi PKS ini berdampak pada peningkatan dulangan suara partai pada pemilu 2009 dengan meningkatnya suara electoral disejumlah wilayah yang bukan basis suara PKS seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.


Masyumi Reborn maupun Partai Ummat apabila ingin memenangkan pemilu elektoral harus mampu merebut pasar di luar ceruk pasar keislaman.



Di Mana Posisi Partai Islam yang Lahir Menjelang Pemilu 2024?

Sejak kembali dihidupkannya Partai Masyumi Reborn dan dibentuknya Partai Ummat menegaskan bahwa dua partai ini masih mengusung isu Islamis yang hanya menyasar pada ceruk tradisionalnya, Masyumi Reborn yang kembali dihidupkan mencoba membangkitkan romansa masa lalu saat kejayaan Partai Masyumi pada pemilu 1955, dan kembali mengajak seluruh simpatisan Masyumi masa lalu untuk kembali bergabung dan membesarkan partai tersebut.

Tapi sadar atau tidak seperti yang disampaikan di awal bahwa perubahan sistem politik demokrasi yang mengedepankan liberalisasi politik serta jauhnya pertalian simpatisan Masyumi masa lalu dengan generasi baru sekarang yang seolah lupa sejarah, dapat memberikan titik terang bahwa apabila kedua partai Islam Baru baik Masyumi Reborn maupun Partai Ummat apabila ingin memenangkan pemilu elektoral harus mampu merebut pasar di luar ceruk pasar keislaman.

Seperti langkah-langkah yang telah dilakukan dua partai Islam yang memiliki performa elektoral yang baik dalam pemilu seperti PKB dan PKS. Sehingga dua partai politik Islam baru tersebut bisa muncul sebagai partai baru yang lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024 yang akan datang. ***


(Peneliti Politik Ethical Politics)


Baca Juga: Baru Lahir, Partai Ummat-nya Amien Rais Sudah Posisi Dilema

Berita terkait
Respons FPI Soal Rizieq Shihab Diajak Gabung Partai Masyumi
Munarman merespons niatan Partai Masyumi yang hendak mengajak Imam Besar FPI Rizieq Shihab bergabung ke partai yang baru dideklarasikan itu.
Ustaz Abdul Somad Disetujui Jadi Ketua Umum Partai Masyumi
A Cholil Ridwan mengajak sejumlah tokoh untuk bergabung sebagai Majelis Syuro Partai Masyumi seperti Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Amien Rais.
Novel Bamukmin: Sulit Satukan Pilihan ke Partai Masyumi
Novel Bamukmin menanggapi ajakan Partai Masyumi untuk menyatukan kekuatan politik dan bergabung ke partai yang baru saja dideklarasikan.
0
Instruksi Presiden Jokowi Atasi Lonjakan Kasus Covid-19
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan agar vaksinasi dipercepat untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19.