Mahfud MD: Jalur Diplomatik Pulangkan WNI dari China

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan menelantarkan rakyatnya di China pasca wabah virus Corona.
Menko Polhukam Mahfud MD saat menghadiri rapat APTISI Jatim, Rabu 29 Januari 2020. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)

Surabaya - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah Indonesia tak akan menelantarkan masyarakatnya yang kini masih berada di China. Pemerintah pun menyiapkan saluran diplomatik dengan pemerintah China untuk memulangkan warga negara Indonesia (WNI).

Bahkan, kata Mahfud, soal masih adanya empat mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang mengikuti program pertukaran pelajar selama satu semester di Kota Wuhan, China.

"Ya pemerintah harus turun tangan, tidak mungkin pemerintah itu menelantarkan rakyatnya," kata Mahfud MD, di Surabaya, Rabu 29 Januari 2020.

Namun, pada 2 Februari 2020 mendatang, izin tinggal empat mahasiswa Indonesia ini akan habis. Tapi, menurut Mahfud MD pemerintah sudah memiliki langkah untuk mengurus masalah tersebut.

Ya pemerintah harus turun tangan, tidak mungkin pemerintah itu menelantarkan rakyatnya.

"Tentu, pemerintah tidak akan lepas tangan dalam masalah ini," imbuh dia.

Menurut Mahfud, terkait pemulangan mahasiswa yang kini masih berada di Wuhan, harus ada langkah diplomatik dulu antara Indonesia dengan Tiongkok. Supaya proses pemulangannya aman.

"Harus ada saluran diplomatik dalam urusan ini, supaya segera terselesaikan," ujar dia.

Bukan hanya itu saja, ia menyebut, urusan pemulangan ini bukan sepenuhnya ranahnya. Karena akan menjadi urusan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Padahal Kemenko Polhukam membawahi Kemenlu.

"Sudah itu biar ditangani oleh Kemenlu, saya tidak mau berkomentar soal itu," ucap dia.

Sebelumnya, ketika berkunjung di Surabaya beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut kesulitan mengirimkan logistik ke Wuhan, Cina. Hal ini diakibatkan karena ditutupnya seluruh jalur transportasi, setelah menyebarnya virus corona di sana.

"Benar, paling rumit itu soal logistik untuk masuk ke sana. Karena aturan main untuk masuk ke sana, sekarang juga sudah sangat ketat sekali," kata Jokowi.

Namun, Jokowi juga meminta pihak pemerintah untuk mendalami terkait susahnya mengirim logistik di sana. Apalagi, ia ingin mengirim bantuan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Mahasiswa di sana.

"Kita mengirimkan logistik masih dalam proses pendalaman oleh KBRI. Agar semuanya bisa terlayani dan berjalan dengan baik," ucap Jokowi. []

Berita terkait
APTISI Jatim Minta Pemerintah Tak Anak Tirikan PTS
Ketua APTSI Jatim Suko Wiyono menilai selma ini pemerintah membedakan antara PTN dan PTS, khususnya pencarian tenaga kerja.
Mahfud MD Bantah Tolak Tawaran Amerika Soal Natuna
Menko Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya tidak menerima bantuan dari Amerika Serikat terkait urusan laut dan perbatasan di Natuna.
Ditinggal Suami, Ibu di Surabaya Melawan Kanker
Kisah Anik Isnawati viral karena dirinya ditinggal oleh suami sirinya dalam kondisi lumpuh total dan mengidap kanker payudara stadium 4.
0
Kapolri: Sinergitas TNI-Polri Harga Mati Wujudkan Indonesia Emas 2045
Kapolri menekankan penguatan sinergitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas.