Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama sejumlah purnawirawan TNI menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna membahas ideologi negara. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Juni 2020.
Dalam agenda pertemuan hari itu, para purnawirawan TNI akan menyampaikan sejumlah pandangan berkaitan dengan situasi Tanah Air saat ini.
Iya, tadi pagi saya dapat info dari pak Menko Polhukam, jam 10 pagi ini diterima presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan. Ini tampaknya follow up dari pertemuan pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh presiden
"Iya, tadi pagi saya dapat info dari pak Menko Polhukam, jam 10 pagi ini diterima presiden di Istana Bogor bersama para purnawirawan. Ini tampaknya follow up dari pertemuan pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh presiden," kata Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Jumat, 19 Juni 2020.
Baca juga: Stafsus Jokowi: Tak Ada Masalah Soal Guyonan Gus Dur
Jauh hari sebelumnya, para purnawirawan sempat meminta Mahfud MD untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Mereka ingin menyampaikan beberapa pandangan juga pembahasan terkait pentingnya pemerintah untuk terus-menerus memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia, serta menjaga kedaulatan dan ideologi negara.
Baca juga: Jokowi Minta Kasus Novel Baswedan Bisa Berlaku Adil
Purnawirawan yang hadir dalam pertemuan siang ini bersama Jokowi, diantaranya yaitu Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, Laksamana TNI Purn Ade Supandi, Letjen TNI Purn Rais Abin, Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo.
Kemudian ada beberapa nama lainnya seperti Mayjen TNI Purn. H. Saiful Sulun, Mayjen TNI Purn Bantu Hardjijo, S.IP, Marsda TNI Purn FX. Suyitno, Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto, Mayjen TNI Mar Purn Sukarno, Letjen TNI Purn Toni Hartono, Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri dan Letjen TNI Purn Bambang Darmono.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri membuat pernyataan yaitu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, mereka menilai hal itu akan menimbulkan tumpang tindih serta kekacauan dalam sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan. []