Makassar, (Tagar 25/3/2019) - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), kembali melakukan demonstrasi di depan gedung rektor. Mereka menuntut pihak kampus menggelar konferensi pers terkait pernyataan Mahfud MD beberapa waktu lalu tentang dugaan harga kursi rektor UIN Alauddin Makassar senilai Rp 5 miliar.

Edi Satriawan, Koordinator Aliansi Mahasiswa UINAM mengatakan aksi ini adalah lanjutan Jumat (22/3) lalu. Dimana para mahasiswa menuntut pihak kampus memberi penjelasan yang sebenar-benarnya terkait pernyataan Mahfud MD tersebut

"Tuntutan kami masih seperti kemarin. Yakni yang perrtama, meminta kepada pihak rektorat agar melakukan konferensi pers secara terbuka dan juga untuk membantah statemen prof Mahfud MD di acara tv swasta," katanya.

"Yang kedua menuntut kepada Prof Mahfud MD untuk segera membuktikan kata-katanya di ILC kemarin, karena perkataan itu telah mencederai nama baik institusi pendidikan di UIN Alauddin Makassar," lanjutnya.

"Yang ketiga menuntut kepada KPK untuk segera mengusut tuntas statemen dari Mahfud MD dan yang terakhir, hapuskan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 68 tahun 2015, karena dianggap aturan menteri yang dikeluarkan pada tahun 2015 kemarin itu membuka jalan lebar untuk persoalan jual beli jabatan oleh pihak kampus UIN Alauddin Makassar," ujar Edi

Mereka meminta penghapusan PMA nomor 68, karena dalam aturan itu ada poin yang mengatakan bahwa rektor itu ditunjuk langsung oleh Kementerian Agama, artinya tidak ada lagi sistem voting, tapi langsung dibawa ke kementerian agama setelah dilakukan penyaringan di dalam kampus. Itu berpotensi untuk terjadi jual beli jabatan.

Dirinya yakin Mahfud MD tidak asal bicara terkait harga kursi rektor 5 miliar tersebut, karena dia sosok yang dikagumi dan track recordnya tidak diragukan lagi.

"Saya anggap sosok Mahfud MD itu tidak sembarang mengeluarkan statemen yang begitu kontroversial terkait jual beli jabatan yang ada di UINAM. Apa yang dikeluarkan Mahfud MD itu berbasis data, cuma statemen Mahfud MD itu harus diuji kebenarannya," terangnya

Tidak jelas, andaikan memang bahwa statemen yang dikeluarkan Mahfud MD itu ngawur, kenapa pihak rektorat tidak  menuntut balik Mahfud MD.

Seharusnya menurut dia, pihak rektor UINAM mengklarifikasi langsung ke Mahfud MD, bukan malah membuat rilis dan bagikan ke media. Kalau pihak kampus tidak mengklarifikasi, sama saja berarti benar adanya kalau di UINAM itu sudah terjadi jual beli kursi rektor.

"Kemarin pada saat berita itu dirilis oleh pihak kampus, teman-teman langsung mengkaji mendiskusikan. Dan teman-teman menganggap bahwa berita yang dirilis oleh pihak rektor oleh UINAM itu tidak benar. Tidak jelas, andaikan memang bahwa statemen yang dikeluarkan Mahfud MD itu ngawur kenapa pihak rektorat tidak  menuntut balik Mahfud MD," pungkasnya.

Prof Mardan Wakil Rektor 1, Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang menemui mahasiswa mengatakan, kalau aspirasi mahasiswa akan disampaikan langsung ke Rektor kalau beliau tiba di Makassar, karena saat ini beliau sedang di Halmahera Maluku.

"Saya punya kewenangan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke rektor dan itu sudah jelas dan tegas karena sudah ada bentuk hitam di atas putih. Tapi kalau saya serahkan ke Pak Rektor, saya tidak punya kewenangan untuk memaksa beliau apa dilakukan, ditindaklanjuti atau tidak. Beliaulah yang punya kewenangan seperti itu," terang Prof Mardan.

Prof Mardan tidak berpolemik terlalu jauh terkait jual beli jabatan rektor UINAM, karena dia tidak berhadapan langsung dengan Mahfud MD yang pertama membuka soal ini.

"Soal jual beli jabatan, kalau itu saya sebenarnya mau tutup mulut, karena tidak berhadapan langsung dengan beliau cuma saya baca lewat media-media yang dimuat. Cuma memang muncul dibenak saya bahwa tanggapan Mahfud MD itu sepertinya berkurang kepercayaan saya ke beliau. Dengan mendengar itu, karena pembicaraannya tidak didukung dengan bukti-bukti fakta yang falid akhirnya muncul keraguan negarawan atau tidak," jelasnya.

Semua tuduhan yang ditujukan ke rektor UINAM itu sudah diklarifikasi ke Kementrian Agama. Menurutnya klarifikasi yang dilakukan rektor sudah benar.

"Tidak ada itu, mana calon rektor mau bayar Rp 5 miliar, padahal tunjangannya sebagai rektor cuma berapa. Sekarang kalau ada proyek tidak ada bahwa rektor dapat sekian persen. Dulu ada 10 persen, sekarang tidak ada. Jadi Rp 2,5 milliar saja belum tentu kembali itu," tegasnya. []

Baca juga: