UNTUK INDONESIA
Tuntut KPK Periksa Rektor UIN Alauddin Makassar, Mahasiswa Bentrok dengan Polisi
Tuntut KPK periksa Rektor UIN Alauddin Makassar soal dugaan jual beli jabatan 5 miliar, mahasiswa bentrok dengan polisi.
Ratusan mahasiswa UIN Alauddin Makassar bentrok dengan polisi saat menggelar aksi menuntut pengusutan kasus jual beli kursi rRektor di kampus mereka, Jumat (22/3/2019). (Foto: Tagar/Rio Anthony)

Makassar, (Tagar 22/3/2019) - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar aksi demonstrasi dengan menutup sebagian jalan Sultan Alauddin Makassar, Jumat sore.

Mereka menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa rektor mereka, Prof Musafir Pababari, karena diduga terlibat dalam jual beli kursi rektor di kementerian agama RI, senilai Rp 5 miliar rupiah.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Alauddin Makassar, Junaedi, menyampaikan tiga tuntutan dalam kasus ini.

Pertama, meminta pihak universitas melakukan konferensi pers secara terbuka dengan seluruh mahasiswa untuk mengklarifikasi apakah pernyataan yang disampaikan Mahfud MD di acara salah satu TV Swasta itu benar atau tidak.

Kedua, menuntut Mahfud MD membuktikan kata-katanya yang telah dilontarkan beberapa hari lalu.

Ketiga, menuntut KPK mengusut tuntas kasus ini karena Mahfud MD sudah menyebutkan bahwa UIN Alauddin Makassar terindikasi proses jual beli jabatan. Dan meminta pencabutan peraturan pemerintah (PP) 68 yang memuat tentang pemilihan rektor, karena dinilai merupakan salah satu celah bagi pihak Kementerian Agama untuk melakukan jual beli jabatan.

Aksi mahasiswa menutup sebagian jalan Alauddin Makassar, membuat kemacetan panjang beberapa kilometer. Mereka juga membakar ban bekas.

Ratusan mahasiswa ini terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Bentrokan terjadi ketika mahasiswa mencoba menahan mobil container untuk dijadikan panggung orasi, namun aksi mahasiswa tersebut dihalau oleh pihak kepolisian dari Polsek Tamalate Kota Makassar.

Kericuhan berakhir setelah pihak kepolisian mengizinkan para mahasiswa untuk berorasi di atas mobil container. []

Baca juga:

Berita terkait
0
Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Ditambah
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak.