Jakarta - Setelah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terpapar radikalisme. Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rachman mengaku saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah terpapar radikalisme yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fadjroel mengatakan hal itu saat menjadi pembicara di seminar nasional bertajuk 'Bebersih BUMN Dari Radikalisme Dan Korupsi, Benahi BUMDES Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa', di Gedung Juang 45 Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.
"Kami diberi tahu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tentang kondisi ancaman intoleransi yang menyerang BUMN, itu terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini," ujar Fadjroel kepada wartawan.
Mantan aktivis 98 tersebut menuturkan saat ini belum ada rilis dari BNPT ihwal kondisi radikalisme menurutnya mulai mengancam BUMN.
Namun menurutnya kementerian yang dipimpin Rini Soemarno tersebut sudah melakukan pembahasan internal untuk deteksi dini paham radikalisme.
"Tapi kementerian sudah menyadari kok, misalnya kementerian sudah memanggil semua direksi, kemudian juga komisaris utama. Kita juga terus berkoordinasi dengan BNPT," ujarnya.
Dia mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena radikalisme yang berakibat pada tindakan intoleransi dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.
Fadjroel berharap Presiden Jokowi dapat menjadi panglima perang dalam pertarungan yang menurutnya dapat menentukan nasib bangsa ke depan.
Memberantas Radikalisme
Dalam sesi seminar tersebut, Fadjroel membagikan pengalamannya menghadapi karyawannya yang sudah terpapar radikalisme. Fadjroel mengaku dia bersama jajaran komisaris yang lain menemukan salah seorang karyawannya membuat postingan di sosial media yang bernada merendahkan salah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU), KH Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus.
Menurutnya, persoalan seperti ini, baik di institusi pemerintah maupun swasta harus diselesaikan melalui cara yang dapat menyadarkan jika yang dilakukannya keliru.
"Jadi saya waktu itu bersama (komisaris) yang lain sepakat dia jangan dipecat, tapi kami suruh dia datang ke Rembang untuk meminta maaf secara pribadi sama Gus Mus bersama seluruh keluarganya,"
"Nah, jadi kita tidak perlu sampai memecat, kita harus menyadarkan dia, kalau perlu dikasih SP. Supaya tegas dan dia berubah," ucap Fadjroel.
Setelah kejadian itu, institusinya kemudian membuat peraturan kode etik terkait cara bertindak di sosial media. Peraturan itu sudah diterapkan Adhi Karya sejak 2016 dan mengikat kepada seluruh karyawan, termasuk pimpinan salah satu perusahaan BUMN tersebut.
Baca juga:
- Budiman Sudjatmiko: Radikalisme Tumbuh di Kota
- Paham Radikal-Terorisme Sasar Remaja, BIN Patroli Siber
- Langkah Konkret Menangkal Radikalisme di Tubuh TNI
