Lima Jabatan Strategis Rebutan Partai Koalisi Jokowi

Lima jabatan strategis di pemerintahan Jokowi-Maruf yang menjadi incaran partai-partai koalisi.
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja dan tokoh agama saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Komplek Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Sabtu 1 Juni 2019. (Foto: Bayu Prasetyo)

Jakarta - Presiden dan wakil presiden terpilih 2019 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin belum lagi dilantik. Namun sejumlah kursi menteri dan posisi di pos-pos strategis pemerintahan, diberitakan telah menjadi incaran kader dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah.

Apa saja posisi strategis tersebut? Berikut Tagar rangkum lima jabatan strategis di pemerintahan Jokowi-Maruf yang menjadi incaran partai-partai koalisi.

1. Ketua MPR

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), diberitakan mengklaim diri bakal menjadi Ketua Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024. Sementara Politikus PDIP Puan Maharani, disebutnya akan menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Mbak Puan ketua DPR, Insyaallah saya Ketua MPR," ujar Muhaimin di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2019 lalu.

Pernyataan serupa diulanginya lagi ketika menjawab pertanyaan wartawan, terkait isu masuknya dia dalam daftar nama-nama calon menteri Jokowi. Dia mengatakan, lebih mengincar kursi Ketua MPR.

"(Kalau) saya sukanya jadi Ketua MPR," kata dia di kantor KPU, Minggu, 30 Juni 2019.

Pernyataan tersebut langsung mengundang reaksi Partai Golkar, yang menjadi rekan koalisi PKB saat bersama-sama mengusung Jokowi-Maruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019. Golkar menyebut, sebagai pemenang kedua pemilihan umum, pihaknya lah yang bakal menempatkan kader di posisi elite tersebut.

"Sudah jelas dalam undang-undang MD3, bahwa pemenang pemilu akan menjadi ketua DPR berikutnya dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan wakilnya secara berurutan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, di Hotel Sultan, Minggu 15 Mei 2019.

"Sehingga tentunya amat wajar, seizin Pak Muhaimin Iskandar. Apabila nanti pemilihan Ketua MPR yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja. Wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," kata Airlangga.

Anggota TKN dan BPN yang Hadiri Penetapan KPUSejumlah perwakilan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum. (Foto: Tagar/Eno Dimedjo)

2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Daniel Johan, mengatakan bahwa ketua umum partainya telah mengajukan 10 nama calon menteri kepada presiden terpilih Jokowi. Salah satu posisi yang diincarnya adalah kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia.

Diketahui, kursi menteri tersebut sudah diduduki kader PKB Eko Putro Sandjojo, yang mengabdikan diri sejak 27 Juli 2016 lalu.

"Enggak ada target. Tapi menteri desa (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia) mungkin, karena memang sudah berjalan," kata Daniel dalam sebuah diskusi politik di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu 6 Juli 2019.

3. Menteri Pendidikan

Masih dalam keterangan yang sama, Daniel Johan mengatakan sudah banyak nama kader partainya yang telah diajukan kepada presiden Jokowi untuk duduk di kursi menteri.

Daniel mengaku pihaknya tidak memiliki target khusus, namun dia berharap kadernya bisa duduk di kementerian yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti kementerian pendidikan.

"Mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak (dan) pendidikan," ujar dia.

4. Jaksa Agung

Anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan pihaknya bakal mempertahankan jatah kursi menteri dan pimpinan lembaga strategis setingkat lain termasuk posisi Jaksa Agung, sembari berusaha mendapatkan tambahan lagi di pemerintahan periode kedua Jokowi.

Hal itu dinilai wajar, lantaran perolehan suara Partai NasDem yag disebut Taufiq melonjak tajam. Diketahui saat ini, kader Nasdem duduk di sebagai Jaksa Agung, Menteri Perdagangan (Mendag) dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

"Tentu saja kursi yang ada bisa kami pertahankan (Jaksa Agung, Mendag, Menteri KLHK), kursi yang ada bisa dpertahankan dan bisa dapat lagi," kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 3 Juli 2019.

5. Menteri Perdagangan

Jika NasDem mengklaim bakal mempertahankan kursi menteri perdagangan yang telah diduduki kadernya, rupa-rupanya posisi tersebut telah diincar pula oleh partai oposisi yang belakangan dikabarkan bakal merapat ke koalisi, yakni Partai Gerindra.

Hal itu diungkap mantan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dari Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Dia menyebut saat ini ada pihak yang sedang mengincar beberapa kursi di kementerian yang berhubungan dengan perekonomian.

"Ternyata MEREKA MEMINTA KURSI MENTERI BIDANG PEREKONOMIAN, Men Keuangan, Men BUMN, Menko Ekonomi, Men Perindustrian, Men Perdagangan. Alasannya harga2 akan turun dan rakyat sejahtera. Selamat berjuang mendapatkannya Mas..!!," cuit Ferdinand melalui akun media sosial Twitter @FerdinandHaean2, yang Tagar kutip pada Sabtu, 6 Juli 2019.

Ferdinand HutahaeanCuitan Ferdinand Hutahaean yang menuding Partai Gerindra mengincar jatah di beberapa kementerian. (Foto: Twitter/@FerdinandHaean2)

Pertanyaan warganet terkait pihak mana yang mengicar posisi-posisi tersebut, kontan terjawab sewaktu Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat itu membalas cuitan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade yang tengah memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukan pengkhianat.

"Semangat bro..!! Semoga Gerindra sukses minta menteri-menteri bidang ekonomi," ungkap Ferdinand Hutahaean," kata Ferdinand.

Baca juga:

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.