Surabaya - Penasihat Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nanang Farid Syam meminta Panitia Seleksi (Pansel) KPK bisa memilih pimpinan yang berintegritas.
Tentu dalam mewujudkan hal tersebut, kata Nanang, Pansel KPK tidak boleh menutup mata terkait masukan dari masyarakat, tak terkecuali aktivis antikorupsi. Karena kritik dan masukan dapat dijadikan Background Checking untuk dapat memilih calon pimpinan (capim) KPK yang terbaik ke depan.
"Saya kira pansel dan tentu presiden mestinya menimbang masukan masyarakat, tentu ini tidak sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini kan proses panjang dari awal, proses seleksi ditingkat administrasi sampai hari ini masih ada wawancara dengan Capim KPK," ucap Nanang kepada Tagar, usai diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Rabu, 28 Agustus 2019.
Proses seleksi capim KPK, nantinya bisa menghasilkan pimpinan yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi.
Dia mengapresiasikan sejumlah suara dari sejumlah para aktivis yang mengawal proses seleksi Capim KPK. "Pertama kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kompak Bersih Jatim dan ini sebuah bentuk kepedualian masyarakat sipil terhadap gerakan anti korupsi," ujar dia.
Dia mengakui proses seleksi capim KPK hingga kini, terus menerus menuai sorotan dari sejumlah aktivis anti korupsi dan internal KPK. "Sebenarnya dari sisi etika dan lain-lain, KPK sudah memberikan masukan. Walaupun sebagian dari informasi KPK itu masih dikategorikan sebagai data intelejen, tapi paling tidak KPK sudah secara resmi memberikan masukan kepada Pansel," tuturnya.
Terkait ada adanya isu agenda pelemahan KPK, dia tampak enggan menanggapi terlalu jauh.
Namun, menurut Nanang, setiap orang yang ingin menjadi pimpinan KPK memiliki kepentingan. Sehingga mencoba berbagai cara untuk menunjukkan seolah-olah ingin membenahi KPK.
"Tetapi Allahualam. Saya enggak bisa menilai terlalu jauh, karena itu kan sudah dibicarakan di depan publik dan publik bisa menilai mana yang benar mana yang salah," ujarnya.
Dia berharap proses seleksi capim KPK, nantinya bisa menghasilkan pimpinan yang berintegritas dalam pemberantasan korupsi.
"Kita ingin lembaga ini diisi oleh orang-orang yang berintegritas. Integritas itukan patokannya jelas. Jujur, tidak pernah punya masalah moral dan etik dan lain-lain," ucapnya.
Senada hal itu, Direktur LBH Surabaya Abd Wachid Habibullah mengaku 20 nama yang lolos seleksi Pansel KPK, memiliki potensi konflik kepentingan dan dianggap bermasalah. Sayangnya, dia enggan menyebut menyebut siapa saja capim KPK yang bermasalah itu.
"Kemudian calon-calon yang diloloskan, berdasarkan hasil tracking kami juga bermasalah. Misalnya beberapa nama yang tidak menyetorkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," ujarnya.
Dia menuturkan pimpinan KPK ke depan harus memberikan LHKPN, karena hal itu menjadi ukuran sosok Capim yang berintegritas.
"Ketika pucuk pimpinannya tidak bersih, maka otomatis, pemberantasan korupsi KPK tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga kami masyarakat sipil yang konsen terhadap korupsi ya sama saja, kalau pimpinan KPK-nya tidak kuat," katanya.[]
