Lombok Timur - Aksi massa dilakukan Aliansi Pemuda Anti Korupsi di Selong, Lombok Timur, NTB. Aksi itu untuk memberikan warna terhadap penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Taupik Hidayat selaku koordinator lapangan aksi menyampaikan, aksi dilakukan sebagai bentuk dukungan masyarakat untuk memperkuat KPK.
Taupik menjelaskan, revisi UU KPK perlu didukung untuk menyempurnakan perangkat hukum yang digunakan oleh KPK dalam bertindak.
"Revisi UU KPK jangan dipandang sebagai upaya pelemahan KPK. Saya kira itu adalah opini sesat dan menyesatkan yang dibangun oleh oknum yang punya kepentingan," tegasnya, Senin 9 September 2019.
Untuk itu, insyaallah gerakan ini akan kami perluas ke gerakan lebih luas lagi, yaitu aksi di Jakarta di depan gedung DPR
Terkait soal adanya kepastian hukum, Taupik meminta perlu adanya SP3 yang diberikan kewenangan kepada KPK. "Kita masih ingat soal RJ Lino, bagaimana statusnya sampai sekarang?" tanya Taupik.
Menurutnya, Dewan Pengawas juga dibutuhkan untuk memastikan agar agenda-agenda KPK dapat terukur dengan baik dan benar.
"Jika kita melihat lembaga negara kita, semuanya punya pengawasan, kepolisian diawasi, kejaksaan diawasi, bupati juga diawasi, gubernur juga diawasi, bahkan presiden juga diawasi. Untuk itu saya kira perlu didorong agar KPK ini punya pengawas," cetusnya.
Lebih jauh Taupik menjelaskan hal ini adalah momentum yang baik untuk memberikan dukungan terhadap KPK dengan cara memberikan masukan-masukan agar lembaga anti korupsi ini lebih hebat dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan cara mendukung revisi RUU KPK.
"Untuk itu, insyaallah gerakan ini akan kami perluas ke gerakan lebih luas lagi, yaitu aksi di Jakarta di depan gedung DPR RI untuk mendukung revisi UU KPK RI," ungkap politikus PDIP ini.[]
