Kredit macet atau NPL Gross dari Bank BTN meningkat tajam dalam tiga tahun belakangan, sehingga tidak mengherankan laba bersih dari PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN turun terus dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya Bank BTN masih mampu mencetak laba bersih Rp 3,03 triliun pada 2017 dan drop hingga hanya Rp 209 miliar pada 2019.
Pada 2017 kredit macet Bank BTN tercatat hanya 2,66 %, lalu naik menjadi 2,81 % pada 2018, kemudian naik lagi menjadi 4,78 % pada 2019, bahkan pada Kuartal I 2018 tercatat lebih tinggi lagi hingga 4,91 %. Diikuti pula dengan Net Intereset Margin atau marjin bunga bersih perseroan yang menurun dengan tren yang pasti dari 4,76 % pada 2017 menjadi 4,32 % pada 2018. Lalu turun lagi menjadi 3,32 % pada 2019, dan lanjut lagi drop menjadi 3,13 % pada kuartal I 2020. Hal ini menggambarkan bahwa saat ini kondisi Bank BTN sebenarnya cukup mengkhawatirkan.
Berdasarkan pemaparan Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansyur dalam acara Investor Gathering via Zoom, 30 Juli 2020 dengan tema “Properti Murah di Era New Normal”, bahwa saat ini Bank BTN perlu untuk segera melakukan penjualan aset agunan dari kredit yang bermasalah senilai Rp 9,97 triliun. Aset ini berupa properti dengan total 60.132 unit dengan detail terdiri dari 59.518 unit konsumer, 563 unit komersial, dan 51 unit syariah.
Lewat halaman rumahmurahbtn.co.id yang diinformasikan oleh Pahala Mansyur, jika berminat Investor dapat melakukan penawaran dengan berbagai skema mulai dari pengalihan cessie atau penjualan cessie kepada calon investor baru, kemudian melakukan lelang atau novasi dan SKM.
Seharusnya Bank BTN dapat belajar dari pengalaman ini sehingga ke depan Bank BTN sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara lebih baik fokus melayani kredit subsidi untuk rakyat dengan penghasilan menengah ke bawah dibanding untuk pengusaha.
Saya pun mencoba untuk menelusuri halaman tersebut dan mendapati beberapa aset dari kredit macet dijual dengan harga cukup tinggi dan bukan KPR bersubsidi.
Misalnya aset di Kota Surabaya dengan kode SBYK-200701 dijual dengan harga Rp 117,6 miliar yaitu berupa Apartemen Sukolilo Residence dengan luas tanah 16.767 m2 terdiri dari 514 unit apartemen. Harga jual per unit apartemen juga tidak murah yaitu mulai dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 3,9 miliar per unit. Jelas ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas bukan untuk KPR bersubsidi. Melihat gambar yang tertera pada halaman tersebut, proyek ini tampak seperti proyek yang terhenti, belum tampak berdiri bangunan dari apartemen.
Contoh kedua, saya menelusuri aset di daerah DKI Jakarta dengan kode JKJK-200702, yaitu Apartemen Four Winds of Senayan, Jakarta Selatan dengan harga Rp 415,6 miliar dan luas tanah 4.405 m2 serta luas bangunan 13.281 m2.
Jika membaca pada Presentasi Perusahaan 2019 yang tersedia pada halaman Bank BTN, jumlah kredit yang telah disalurkan untuk KPR bersubsidi senilai Rp 111,13 triliun, KPR non subsidi Rp 80,64 triliun, dan kredit sektor komersial Rp 21,66 triliun. Dan ternyata kredit macet di KPR bersubsidi hanya di bawah 1 %, sedangkan KPR non subsidi mencapai 3,7 %, dan untuk kredit sektor komersial sangat tinggi mencapai 18 %.
Hal ini memberikan indikasi bahwa masyarakat dengan penghasilan kecil justru lebih disiplin membayar kreditnya dibandingkan dengan penghasilan lebih tinggi terutama kredit oleh pengusaha. Seharusnya Bank BTN dapat belajar dari pengalaman ini sehingga ke depan Bank BTN sebagai Bank Badan Usaha Milik Negara lebih baik fokus melayani kredit subsidi untuk rakyat dengan penghasilan menengah ke bawah dibanding untuk pengusaha.
*Redaktur Ekonomi Tagar
