Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) bersama dengan para pejabatnya menggelar rapat kerja di Yogyakarta. Dalam salinan panduan rapat kerja ortaka KPK, rapat digelar di hotel bintang 5 yakni Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, pada 27 sampai 29 Oktober 2021.
Rapat diikuti oleh Pimpinan KPK, Sekjen dan seluruh deputi, seluruh direktur pada Deputi Penindakan dan Eksekusi, Kepala Biro SDM, Keuangan, Biro Hukum dan Direktur Manajemen Informasi, Kepala Pusrenstra dan seluruh staf; Kaset Penindakan dan Eksekusi, Kabag KAP, dan Kesetpim KPK.
Sejumlah acara yang diagendakan di antaranya yakni pemaparan materi oleh menteri dan mantan menteri, materi konsep struktur organisasi KPK, lomba kreasi tumpeng; rapat pimpinan; hingga bersepeda santai dari Mapolsek Semplak Jogja sampai Warung Kopi Klotok Kaliurang Jogja.
Sekjen KPK Cahya H Harefa, membenarkan soal adanya raker tersebut. Menurut dia, raker menindaklanjuti amanah dalam UU KPK yang menyatakan bahwa lembaga antirasuah masuk rumpun eksekutif dengan status ASN. Raker dilakukan dalam rangka harmonisasi aturan usai pelantikan semua pegawai KPK menjadi ASN.
Memang kalau dari sisi aturan barangkali ini tidak ada yang dilanggar ya tetapi kalau dari sisi kepantasan kelayakan kewajaran mungkin ini bisa dipertanyakan kepada KPK.
"Pascapelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," kata Cahya kepada wartawan.
"Untuk itu, sejak hari ini hingga 2 hari ke depan, KPK mengadakan rapat intensif yang melibatkan pimpinan dan jajaran pejabat struktural guna finalisasi rumusan penyesuaian aturan dan struktur organisasi KPK sesuai kedudukan barunya," ucapnya.
Cahya mengatakan, melalui penyesuaian dan penyempurnaan tersebut, maka tugas-tugas pemberantasan korupsi, baik yang dijalankan melalui upaya pencegahan, penindakan, maupun pendidikan, diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat.
- Baca Juga: KPK Gelar ACFFest 2021, Ada Lomba TikTok Antikorupsi
- Baca Juga: KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin
"Rapat intensif yang digelar di Yogyakarta ini telah diagendakan jauh-jauh hari baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya, namun harus tertunda karena kondisi pandemi dan baru bisa dilaksanakan saat ini," katanya.
"Pelibatan pimpinan dan para pejabat struktural ini juga penting untuk menyelaraskan seluruh program kerja KPK, membangun kerja sama antar-tim dan unit kerja, yang pada akhirnya bisa menguatkan kinerja kelembagaan," ucapnya.
Kritik yang dilayangkan ke KPK
Kegiatan raker ini mendapatkan sorotan dan kritik dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Novel mempertanyakan urgensi dari raker tersebut dilakukan di hotel di saat kondisi pandemi Covid-19.
"Pimpinan KPK ditambah pejabat utamanya besok dan lusa, laksanakan raker di Hotel Sheraton Yogya. Dilanjut dengan Jumat pagi acara sepeda santai start Mapolsek Semplak - warung Kopi Kali Urang Yogya. Etis nggak sih? Di tengah pandemi dan kesulitan mengadakan acara begini?" kata Novel.
Novel menyinggung soal penyerapan anggaran KPK yang rendah. Namun demikian, lanjutnya, hal tersebut tak menjadi pembenar membuat acara macam itu.
"Walaupun penyerapan anggaran masih rendah (katanya di bawah 40 %), masak kemudian mau buat acara-acara begitu? Apa sengaja untuk tingkatkan penyerapan anggaran? Enggak pantaslah, KPK selama ini sebagai percontohan lho," ujarnya.
Tak hanya Novel, kritik juga datang dari sejumlah mantan pegawai KPK lainnya yang disingkirkan via TWK. Mereka adalah mantan pegawai yang sudah belasan tahun bekerja di KPK. Salah satunya dari eks Raja OTT KPK Harun Al Rasyid.
"Saya sebagai mantan penyelidik KPK Kasatgas, saya sangat terenyuh dan prihatin. Bukan saat yang tepat untuk melakukan perjalanan dinas atau cuma raker yang bisa dilakukan di kantor,” katanya.
Harun juga menyoroti raker yang digelar secara mewah di saat Indonesia masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Harun menyebut saat ini semua pihak banyak berhemat karena imbas Covid-19 terhadap ekonomi begitu besar. Namun pimpinan KPK justru tidak berempati.
“Sebenarnya semua orang itu berhemat ya, berhemat karena pandemi ini kan membawa pengaruh ke ekonomi, lah kok justru pimpinan itu menampilkan gaya hidup seperti itu,” ucapnya.
Selain itu, Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono juga turut menyoroti raker ini. Ia menyindir soal negara yang sedang berutang dengan anggaran KPK untuk raker yang isinya termasuk sepeda santai.
"Negara sampai utang untuk APBN, agar KPK zaman now, pimpinan dan pejabatnya bisa sepedahan, rapat nginap di hotel berbintang lima, nyanyi bareng, ngopi nglothok, bayar komika dan kongkow santai. Sambil milih milih hasil sadapan untuk dimusnahkan," kata Giri.
Bahkan Pukat UGM menyoroti rapat kerja KPK yang digelar di hotel bintang 5, Hotel Sheraton Mustika di Kabupaten Sleman, DIY. Meski tidak menyalahi aturan, tetapi rapat kerja di hotel mewah dinilai tidak elok.
"Memang kalau dari sisi aturan barangkali ini tidak ada yang dilanggar, ya. Tetapi kalau dari sisi kepantasan, kelayakan, kewajaran mungkin ini bisa dipertanyakan kepada KPK," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.
Kendati begitu, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengaku tak kaget KPK menggelar raker di tempat sekelas hotel bintang 5. Sebab, ia menilai praktik macam ini sudah terlihat dicontohkan oleh pimpinan KPK Jilid V sejak awal menjabat.
"ICW tentu tidak lagi kaget mendengar kabar Pimpinan KPK beserta pejabat struktural lainnya mengadakan rapat di hotel mewah Yogyakarta," kata Kurnia.
"Sebab, praktik pemborosan anggaran seperti itu memang sudah terlihat sejak Firli Bahuri cs menjabat sebagai pimpinan KPK," sambung dia.
Kurnia mengatakan, praktik pemborosan ini bukan hanya terlihat dari kebijakan kelembagaan, tetapi juga dari figur pimpinan KPK. Misalnya Firli Bahuri yang menunjukkan gaya hedonisme saat menggunakan helikopter mewah saat pulang ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Atas hal tersebut, Firli dinilai melanggar etik oleh Dewas KPK.
- Baca Juga: KPK tak Beri Pesangon untuk 57 Pegawai yang Dipecat
- Baca Juga: Pimpinan KPK Benarkan Ada OTT di Kabupaten Kuansing
Sementara, di level kebijakan, Kurnia menyinggung soal rencana pembelian mobil dinas mewah hingga kenaikan gaji pimpinan KPK.
Usulan kenaikan gaji ini berasal dari Pimpinan KPK periode 2015-2019 yang diketuai Agus Rahardjo. Menurut Agus saat itu, kenaikan gaji rencananya bukan untuk Pimpinan KPK periodenya, melainkan untuk yang akan datang.
Salah satu pertimbangan usulan kenaikan gaji Pimpinan KPK adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti MK dan MA yang menjadi rujukan. Sebab gaji pimpinan lembaga lain lebih tinggi dari pimpinan KPK.
Sementara untuk mobil dinas mewah, KPK sudah menyatakan penyediaannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
"Pemborosan anggaran di tengah pandemi terlihat ketika Pimpinan KPK ingin membeli mobil dinas mewah dan tetap berencana menindaklanjuti kenaikan gaji mereka," kata Kurnia. []
