UNTUK INDONESIA
KPK Janji Usut Aktor Lain Kasus Djoko Tjandra
KPK akan menindaklanjuti nama-nama lain yang terkait dengan kasus Djoko Tjandra namun belum diusut oleh Kejagung dan Polri.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango berjanji akan menidaklanjuti jika ada nama lain terkait kasus Djoko Tjandra tidak diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Bareskrim Polri. 

Menurutnya, upaya hukum tersebut merupakan sudah menjadi amanat undang-undang terhadap lembaga antirasuah tersebut.

"KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) (UU KPK) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi," kata Nawawi di Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) (UU KPK) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut, terpisah dari perkara yang sebelumnya disupervisi.

Baca juga: Komisi III DPR Diminta Tegas Awasi Kasus Djoko Tjandra

Nawawi mengatakan tindakan hukumbisa dilakukan KPK jika nama lain tersebut didukung oleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan memiliki keterlibatan dengan kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST) maupun kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM), namun tidak ditindaklanjuti. 

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku akan menyerahkan bukti tambahan terkait supervisi penanganan kasus Djoko Tjandra oleh KPK pada hari ini, Rabu, 16 September 2020.

"Saya besok akan menyerahkan bukti yang diminta KPK berkaitan dengan permohonan saya melakukan supervisi yang minggu kemarin saya masukan ke KPK," kata Boyamin saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 15 September 2020. 

Boyamin menyebut dengan adanya bukti tambahan itu, KPK dapat segera mengurai simpul benang merah perihal istilah maupun inisial nama dalam kasus Djoko Tjandra. 

"Mudah-mudahan dengan bahan itu nanti KPK mampu membuat 'benang merah' dari tiga clue 'bapakku-bapakmu', kemudian berkaitan dengan inisial, berkaitan dengan P mengajak R untuk ketemu pimpinan, terakhir terkait fatwa dan grasi," kata Boyamin. 

Baca juga: Alasan KPK Lakukan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Sebelumnya, MAKI juga telah meminta KPK mendalami istilah dan inisial nama dalam rencana pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) oleh Jaksa Pinangki dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Kolopaking. 

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana pengurusan fatwa dengan diduga sering menyebut istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku'. KPK perlu mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut PSM, ADK, dan DST dalam rencana pengurusan fatwa, yaitu T, DK, BR, HA, dan SHD," kata Boyamin di Jakarta, Jumat, 11 September 2020. 

Saat itu, MAKI menyampaikan materi kepada KPK guna dijadikan bahan pendalaman dalam gelar perkara dengan Bareskrim Polri dan Kejagung terkait kasus Djoko Tjandra. []

Berita terkait
KPK Undang Bareskrim Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Bareskrim Polri, Jumat (11 September 2020) soal kasus dugaan korupsi Djoko Tjandra.
Adik Jaksa Pinangki Dalam Pusaran Kasus Djoko Tjandra
Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali memeriksa Pungki Primarini, adik Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai saksi untuk Djoko Tjandra.
Kasus Djoko Tjandra, Pengamat Singgung Komisi III DPR
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai pimpinan instansi penegakan hukum dan DPR berpotensi terlibat dalam sederet kasus Djoko Tjandra.
0
Pemilu 2024, Kader PSI Diprediksi Dapat Kursi DPR
Enam partai politik diprediksi berhasil menembus ambang batas parlemen, salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia diprediksi ke DPR.