Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penggeledahan ke kantor DPP PDIP hanyalah omong kosong. Desmon mengatakan seharusnya penggeledahan itu dilakukan tanpa harus diumumkan kapan jadwalnya.
"Penggeledehan itu kan harusnya tidak diumumkan. Tujuan penggeledahan itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Tapi kalau diumumkan, seminggu kemudian digeledah, itu namanya omong kosong," kata Desmon di Kompleks DPR, Selasa 13 Januari 2019.
Gagalnya penggeledahan markas PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020 dianggap karena tidak memiliki izin.
Sejak KPK berdiri, baru kali ini komisi anti korupsi itu tidak berhasil menjalankan tugasnya. Desmon meyakini, itu merupakan bukti bahwa UU KPK telah dilemahkan.
"Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahw KPK dilemahkan. Maka fraksi Partai Gerindra menolak kan," ujarnya.
"Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini. Tinggal pemerintah merespons ini. Maka tuntutan perppu yang berkaitan dengan pelemahan ini dalam rangka memperkuat saya pikir kita respons dengan baik," kata Desmon.
Dia menjelaskan gagalnya penggeledahan kantor PDIP oleh KPK juga berpengaruh dengan partai yang berkuasa saat ini, yakni PDIP. Desmon menilai birokrasi dan institusi manapun akan sulit menghajar partai berlogo banteng itu.
"Nah, persoalannya ini birokrasi atau siapa pun tidak mampu menggeledah insitutsi partai ini karena mereka berkuasa. Penggeledahan misalnya hari ini, ditetapkan tapi seminggu kemudian diumumkan akan digeledah. Substansi penggeledahan tentang barang bukti saja sudah tidak masuk akal," kata dia.
Sebelumnya, KPK hendak melakukan penggeledahan kantor DPP PDIP terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dengan caleg DPR dari PDIP Harun Masiku. Namun, penggeledahan itu gagal karena KPK belum mengantongi izin dari dewan pengawas (dewas) KPK. []
