Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago meminta agar elite PDIP tidak terkesan mengalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dengan caleg DPR dari PDIP Harun Masiku.
Dalam kasus tersebut, dugaan juga mengarah kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto disebut-sebut terlibat dalam kasus suap tersebut.
"Yang jelas serahkan ke KPK untuk bekerja profesional dan jangan sampai elite PDIP terkesan menghalang-halangi agenda KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Serahkan saja pada KPK, ini kan baru dugaan, tentu saja kita perlu bukti kuat," kata Pangi kepada Tagar, pekan ini.
Analis politik ini juga menegaskan agar tidak ada agenda politik di dalamnya. Pasalnya, Pangi menyebutkan bahwa apa yang dilakukan KPK murni untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
"Jangan sampai ada agenda politik atau kepentingan tarik menarik kekuatan politik, bagaimana KPK benar-benar murni dalam agenda pemberantasan korupsi, tidak ada agenda lain," ujarnya.
Jika kasus ini terbukti mengarah pada tindak pidana korupsi, Pangi mengatakan, hal ini dapat merusak citra partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Kasus ini sedikit banyaknya tentu saja mencoreng dan mengganggu citra nama baik PDIP, terutama publik akan bertanya soal komitmen PDIP dalam agenda pemberantasan korupsi," kata dia.
Mengingat pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang pemberantasan korupsi, Pangi berharap, tidak ada elite dan tokoh sentral PDIP yang terkesan menghambat cita-cita dan agenta pemberantasan korupsi.
"Kita tahu selama ini PDIP partai yang tidak akan melindungi koruptor, seperti pidato Megawati selama ini, silakan pergi dari partai ini yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu," ucapnya.
Selanjutnya, dia juga meminta agar PDIP menunjukkan sikap yang tidak akan memberikan perlindungan kepada orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi dan suap-menyuap, meskipun sosok itu kader atau pengurus partai.
"Sikap dari elite sentral harus menunjukkan sikap tegas, tidak akan membela, paling tidak ini upaya menyelamatkan citra PDIP yang punya mazhab tegak lurus pada agenda pemberantasan korupsi. Membersihkan nama baik partai ideologis yang tidak lelah untuk agenda pemberantasan korupsi," kata dia.
"Mencoba meyakinkan kembali animo dan kepercayaan publik menambal distrust memulihkan trust building, PDIP tidak akan melindungi koruptor justru disuruh pergi dari partai tersebut," ujar Pangi. []
