Komisi VI: Harga PCR Seharusnya Bisa di bawah 200 Ribu

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa harga tes PCR di Indonesia seharusnya bisa berada di bawah harga Rp 200 ribu.
Ilustrasi - Tes PCR. (Foto: Tagar/RS Pelni)

Jakarta - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade mengatakan bahwa harga tes PCR di Indonesia seharusnya bisa berada di bawah harga Rp 200 ribu. Bahkan, menurutnya harga Rp 200 ribu tersebut, harusnya sudah bisa diterapkan sejak Maret 2021, di saat harga tes PCR sedang mahal.

Hal tersebut diungkapkan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk dan PT Pharos Tbk, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 November 2021.

"Tapi pertanyaannya, kenapa harga PCR kalo kita baca sudah mengalami perubahan dari yang pertama Rp2,5 juta. Berubah menjadi Rp 900 ribu, berubah jadi Rp 495 ribu. Sekarang berubah menjadi Rp 275 ribu. Sudah tiga kali berubah," ucapnya. 


Tolong ini Bapak pikirkan BUMN itu memang diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan, tapi juga ada tugas untuk membantu negara.


Ia mengatakan murahnya harga tes PCR tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya saja, komponen harga yang terkandung dalam tes PCR diantaranya seperti Viral Transport Medium (VIT) dengan range harga sekitar Rp 10 ribu, ekstraksi kit dengan harga sekitar Rp 25 ribu, hingga harga reagen yang berkisar Rp 65 ribu.

"Sebenarnya dibawah Rp 200 ribu masih untung. Struktur biayanya jelas, kit itu hanya Rp 100 ribu, mulai dari VTM, ekstraksi kit dan PCR kit, itu hanya di bawah Rp 100 ribu. Ditambah nanti APD, biaya nakes, biaya operasional lainnya, ditambah keuntungan, saya rasa masih bisa 170 sampai 180 ribu, masih untung itu," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada perusahaan pelat merah yang berkecimpung di bidang kesehatan, selain memang harus memberikan keuntungan kepada negara, namun tetap harus berpihak dan bekerja untuk rakyat. 

"Tolong ini Bapak pikirkan, BUMN itu memang diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan, tapi juga ada tugas untuk membantu negara," ujarnya.

Selain PCR, Andre juga menyoroti harga tes Antigen. Menurutnya alat tes antigen produksi lokal sudah banyak di Indonesia. Dengan kualitas sensitivity yang sudah mencapai 93-96 persen dan spacificity sebesar 97-100 persen, antigen lokal dinilai tidak kalah dengan Antigen dari luar negeri.

"Intinya apa? Kualitas antigen kita sebenarnya sudah bagus sensitivity dan spacificity-nya sudah luar biasa. Nah, harganya kan murah, harganya itu sudah di bawah Rp 30 ribu-Rp 20 ribu-an. Seharusnya pemerintah juga bisa mematok harga di bawah Rp40 ribu, atau di bawah Rp 30 ribu," ucapnya. []


Berita terkait
DPR Minta Kinerja BUMN Harus Hasilkan Dividen Lebih Baik
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta kinerja BUMN harus menghasilkan dividen lebih baik kepada para pemegang saham pada pemerintah.
DPR: Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 Jangan Diabaikan
Anggota Komisi IX DPR RI Putih mengapresiasi atas kerja keras pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 sehingga situasi jauh terkendali.
Realisasi Anggaran DPR Triwulan III Sudah Capai 65,87 Persen
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa realisasi anggaran DPR RI hingga triwulan III 2021 sudah mencapai 65,87 persen.
0
Komisi VI: Harga PCR Seharusnya Bisa di bawah 200 Ribu
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa harga tes PCR di Indonesia seharusnya bisa berada di bawah harga Rp 200 ribu.