Surabaya - Saling singgung antara Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali terjadi.
Jika sebelumnya, Khofifah menyinggung bau sampah dekat Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20, kali ini Khofifah menyinggung soal Risma yang sering ke luar negeri tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya.
Khofifah mengaku setiap kepala daerah di Jatim yang akan ke luar negeri, selalu mendapat surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Ada suratnya, setiap surat ada penjelasannya. Jadi kalau ke luar negeri biasanya detail.
Khofifah mengaku surat perjalan dinas ke luar negeri kepala daerah menjelaskan tujuan dan agendanya. Termasuk biaya perjalanannya yang rata-rata dibiayai oleh APBD.
"Ada suratnya, setiap surat ada penjelasannya. Jadi kalau ke luar negeri biasanya detail. Agendanya apa? Biaya dari mana? Rata-rata (pakai) APBD," ujar Khofifah usai Rakor Provinsi Jatim di Grand City, Jumat 22 November 2019.
Khofifah menegaskan, prinsipnya ia tidak mempermasalahkan jika ada kepala daerah yang sering ke luar negeri, asalkan ada surat Mendagri. Mengingat dirinya tidak berhak melarang kepala daerah melakukan kegiatan ke luar negeri.
Syaratnya sebelum bepergian ke luar negeri harus meminta izin ke Mendagri dengan menjelaskan secara detail Planning kegiatan, dan biayanya. Hanya saja, kalau kunjungan ke luar negeri dibiayai oleh pengundang, dikhawatirkan terjadi pembiayaan ganda.
"Prinsip kita sebenarnya tidak masalah kalau suratnya ada. Kalau memang dibiayai pengundang, saya khawatir double budget. Karena ada suratnya," ujarnya.
Mantan Menteri Sosial (Mensos) itu menegaskan, jika biaya ditanggung oleh pengundang dikhawatirkan suratnya salah ketik. Hal ini bisa saja terjadi dan surat dari kepala daerah itu bisa dicek kembali.
"Saya takutnya salah ketik. Bisa saja, kan? Tapi kalau suratnya tidak salah ketik, dari pengundang dapat biaya, itu double budget. Sebenarnya, kalau diundang ada biayanya itu biasa," terangnya.
Khofifah menceritakan kejadian ini pernah terjadi saat dirinya menjabat Mensos. Dalam undangan itu dijelaskan biaya ditanggung oleh pengundang. Hanya saja dia belum pernah memanfaatkannya, dan sekali pakai APBN ke luar negeri.
"Kami pernah dapat, bahkan sampai First Class sampai tujuh orang dari seorang emir di salah satu negara Timur Tengah. Mereka ingin ngundang mensos dan menteri penerangan (Mekominfo). Tapi karena saat itu ada bencana alam, Pak Presiden kemudian merekomendasikan, 'sudah Mbak Khof, enggak usah pergi', begitu," ujarnya.
Khofifah tak menampik Risma sering ke luar negeri karena sudah membaca semua surat penjelasan Mendagri. Meski demikian, selama ini tidak ada regulasi untuk membatasi kegiatan ke luar negeri.
Untuk diketahui, Risma disebut sering ke luar negeri. Namun Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Surabaya, Febriandhitya membantah kalau Risma menggunakan APBD ketika menghadiri undangan ke luar negeri. Semua akomodasi Risma di luar negeri biaya ditanggung oleh pengundang. []
Baca juga:
- Nasihat Khofifah Buat Suporter Persebaya Pasca Ricuh
- Khofifah Ejek Markas Persebaya Bau Sampah Dispora Geram
- Gara-gara Bau Sampah di GBT, Khofifah Diserang Warganet
