Kewajiban Vaksinasi di Eropa Tidak Melanggar HAM

Untuk pertama kali Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memutuskan vaksinasi sebagai sebuah kewajiban
Orang tua memprotes peraturan pemerintah Ceko yang mengharuskan anak-anak untuk disuntik vaksin sebelum masuk sekolah (Foto: dw.com/id)

Jakarta - Untuk pertama kali Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR - European Convention on Human Rights) memutuskan vaksinasi sebagai sebuah kewajiban. Ini akan memainkan peranan penting dalam upaya akhiri pandemi virus corona (Covid-19).

Pengadilan ECHR di Strasbourg, Prancis, pada hari Kamis, 8 April 2021, memutuskan vaksinasi sebagai sebuah kewajiban yang tidak melanggar hukum hak asasi manusia (HAM).

Keputusan itu diambil setelah mengevaluasi keluhan para orang tua di Ceko, terkait kewajiban vaksinasi bagi anak-anak, yang diproses hingga ke pengadilan. "Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai 'kebutuhan dalam masyarakat demokratis'," bunyi putusan pengadilan.

italia coronaWarga pakai masker berjalan-jalan di alun-alun Kota Codogno, Italia, satu tahun setelah kota itu menjadi pusat wabah pandemi Covid-19 di Eropa, 11 Februari 2021. (Foto: voaindonesia.com - Flavio Lo Scalzo/Reuters)

Para ahli meyakini keputusan pengadilan tersebut bisa berimplikasi pada upaya "paksaan" vaksinasi terhadap mereka yang menolak menerima suntikan.

"Keputusan ini memperkuat kemungkinan vaksinasi wajib dalam kondisi epidemi COVID-19," kata Nicolas Hervieu, seorang ahli hukum yang mengkhususkan diri di ECHR, kepada Kantor Berita AFP.

1. Apa Isi Keputusan Pengadilan?

Keputusan tersebut menyatakan, vaksin wajib yang diberikan oleh otoritas kesehatan Ceko sejalan dengan "kepentingan terbaik" bagi anak-anak. "Tujuannya adalah agar setiap anak terlindung dari penyakit serius, melalui vaksinasi atau berdasarkan kekebalan kelompok," tambahnya.

Pengadilan memutuskan bahwa kebijakan kesehatan Ceko tidak melanggar Pasal 8 tentang hak untuk menghormati kehidupan pribadi sesuai dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hukum Ceko, anak-anak harus divaksinasi terhadap sembilan penyakit termasuk difteri, tetanus, batuk rejan, hepatitis B, dan campak.

2. Sebuah Preseden untuk Kampanye Vaksinasi Covid-19

Negara-negara di seluruh Eropa menghadapi gelombang disinformasi terkait pandemi virus corona. Hal ini membuat orang tidak hanya bersikap skeptis tentang virus corona itu sendiri, tetapi juga tentang vaksin Covid-19.

lockdown eropa9Austria laporkan laju infeksi melambat (Foto: dw.com/id)

Anti-vaxxers atau orang yang menolak untuk menerima vaksin telah menyebarkan berbagai teori konspirasi tentang tujuan pemerintah memvaksinasi warganya. Akibat informasi tersebut, pemerintah harus mengendalikan sebagian besar masyarakat yang menolak divaksinasi.

Meski keputusan ECHR telah menjadi preseden bahwa vaksinasi wajib tidak bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, tidak berarti negara-negara Eropa akan memaksa orang untuk divaksinasi [ha/as (EPD, AFP)]/voaindonesia.com. []

Berita terkait
WHO Sebut Vaksinasi Covid-19 di Eropa Sangat Lamban
WHO mengatakan upaya vaksinasi Covid-19 di Eropa "sangat lamban" dalam menghadapi lonjakan baru virus corona dan varian baru yang lebih menular
Negara-negara Eropa Pertimbangkan Kartu Vaksinasi Corona
Negara-negara Uni Eropa yang bergantung pada pariwisata inginkan adanya pemberian kartu vaksinasi voris corona, Jerman dan Prancis menolak
Vaksinasi Virus Corona Dimulai Serentak di Uni Eropa
Negara yang tergabung di Uni Eropa resmi memulai program vaksin virus corona untuk 27 negara anggotanya pada 27 Desember 2020
0
Ketua DPRD: HJB ke-539 Momentum Kebangkitan Kabupaten Bogor
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan Hari Jadi Bogor yang ke-539 hendaknya menjadi momentum kebangkitan Kabupaten Bogor.