Tarutung - Kepala Ombudsman Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengungkap, dari 13 Polres di Sumatera Utara, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Polres Tapanuli Utara paling buruk.
Abyadi mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan hasil survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik itu kepada Wakapolda Sumatera Utara.
Dikatakan, lima jenis layanan masyarakat di tingkat Polres yang disurvei dengan pendampingan langsung personel Polres yang ditinjau.
Unit pelayanan yang disurvei secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), penerbitan SIM A dan SIM C baru.
Kemudian unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT, sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi atau STTLP.
Abyadi mengatakan unit pelayanan itu sepatutnya memberikan informasi yang terang menyangkut standar pelayanan mulai dari syarat layanan, biaya atau tarif layanan, standar waktu layanan, dan juga alurnya.
Survei itu juga melihat secara langsung kesiapan fasilitas sarana dan prasarana layanan seperti kamar mandi berikut ruang tunggu publik.
"Dalam survei 13 Polres di Sumatera Utara, nilai Polres Tapanuli Utara adalah terendah berada di zona merah. Dan diikuti enam Polres yang masuk di zona kuning, yakni Labuhanbatu, Asahan, Nias Selatan, Toba Samosir, Padangsidimpuan, dan Tebing Tinggi," kata Abyadi, Rabu 29 Januari 2020.
Abyadi mengatakan Polres yang masuk dalam kategori hijau adalah Polres Simalungun, Polres Tanah Karo, Polres Binjai, Polres Pematangsiantar, Polres Tanjungbalai dan Polres Pakpak Barat.
Pihaknya berharap hasil survei itu akan dijadikan acuan oleh Polda Sumatera Utara demi perbaikan sistem pelayanan publik.
Kami menilai penilaian Ombudsman itu merupakan masukan berharga bagi Polres Tapanuli Utara
"Kita berharap survei itu sebagai referensi perbaikan ke depan oleh Polda Sumatera Utara. Dan kita melakukan itu sesuai standar mutu pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009," kata Abyadi.
Kasubbag Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walfon Barimbing SH. (Foto: Tagar/Jumpa P Manullang)
Laporan survei mutu pelayanan publik itu telah ditindaklanjuti Polda Sumatera Utara.
"Yang disurvei itu hanya atributisasi mekanisme pelayanan yang harusnya ditempel di tiga satuan, bukan terus stigma pelayanannya buruk," tulis Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto SIK kepada Tagar, Rabu 29 Januari 2020.
Mardiaz mengatakan, laporan Ombudsman tersebut sudah ditindaklanjuti agar diperbaiki. "Sudah ditindaklanjuti melalui Itwasda selaku Was Internal," katanya.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Polisi Martuani Sormin mengapresiasi laporan Ombudsman sebagai referensi penilaian kinerja Kapolres di Sumatera Utara.
"Terima kasih, data itu sangat baik untuk mengetahui sejauhmana para Kapolres beserta seluruh staf dalam memberikan pelayanan Kamtibmas kepada masyarakat," tulisnya melalui Whatsapp, Rabu 29 Januari 2020.
Menimpali hasil survei Ombudsman, Kasubbag Humas Polres Tapanuli Utara, Aiptu Walfon Barimbing mengatakan, penilaian buruk itu bukan dari sisi pelayanan teknis.
Tidak lain dari sisi minimnya layanan sarana dan prasarana akibat keterbatasan lokasi Polres Tapanuli Utara.
"Kami menilai penilaian Ombudsman itu merupakan masukan berharga bagi Polres Tapanuli Utara. Dan sebenarnya relokasi Mapolres sudah diupayakan namun selalu terkendala lokasi yang cocok," katanya di Tarutung.[]
