Jakarta – Pemerintah hampir pasti memangkas alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk periode 2021 sekitar 50 persen. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 disebutkan bahwa dana PEN untuk tahun depan berjumlah Rp 356,5 triliun. Angka tersebut turun Rp 338,7 triliun dibandingkan dengan alokasi yang sama pada sepanjang 2020 yang bertotal Rp 695,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan beberapa sektor strategis tetap menjadi prioritas penyaluran dana PEN guna mengurangi dampak pandemi.
“Kami tetap mempertahankan poin-poin utama yang dianggap cukup rentan, seperti perlindungan sosial bagi masyarakat,” ujarnya Jumat, 11 September 2020.
Birokrat yang juga mengemban tugas sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tersebut menjabarkan bahwa fokus penyaluran anggaran bakal menyasar Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran sembako gratis, Program Kartu Prakerja. Lalu selajutnya subsidi tarif listrik bagi golongan tertentu, serta bantuan langsung tunai atau BLT.
“Hal ini dilakukan guna meningkatan sisi permintaan dari masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Adapun, anggaran PEN 2021 yang sebesar Rp 356,5 triliun didistribusikan pada enam sektor strategis. Pertama, untuk penanganan kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. Kedua, program perlindungan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun.
Ketiga, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 136,7 triliun. Keempat, dukungan kepada UMKM Rp 48,8 triliun. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun, serta keenam adalah anggaran untuk insentif dunia usaha sekitar Rp 20,4 triliun.
Sementara untuk dana PEN 2020, hingga 19 Agustus 2020 sudah teralisasi Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu aggaran. Riciannya meliputi bidang kesehatan yang sudah terealisir Rp 7,36 triliun dari Rp 87,55 triliun.
Untuk perlindungan sosial sudah terealisir Rp 93,18 triliun dari Rp 203,9 triliun, bantuan sektoral terealisir Rp 12,4 triliun dari Rp 106,05 triliun, dan insentif usaha sudah terealisir Rp 17,23 triliun dari Rp 120,61 triliun. Kemudian yang terakhir adalah dukungan UMKM sebesar Rp44,63 triliun.