UNTUK INDONESIA
Kemnaker-BP2MI Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kemenaker bersama BP2MI membahas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Menteri Tenaga Kerja, Ida (Foto:Tagar/dok.kemnaker.go.id)

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan bersama BP2MI membahas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pembahasan tersebut dibalut dalam rapat koordinasi (rakor) di Jakarta, Kamis malam, 15 Oktober 2020.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida, dalam sambutannya mengemukakan sejumlah persoalan menyangkut implementasi UU PPMI yang perlu penanganan segera, seperti pelaksanaan tentang pasal 39 huruf o.

Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah

Menurutnya, pasal tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Namun dalam praktiknya, belum ada kejelasan, baik dari tingkat pusat sampai ke provinsi, kabupaten/kota.

“Hal ini harus menjadi prioritas pemikiran kita bersama, agar dapat memberi kejelasan kepada pemerintah daerah dan juga memberi kepastian berusaha kepada stakeholder kita, khususnya kepada P3MI,” kata Menaker Ida.

Persoalan lain yang dikemukakan Menaker Ida, ialah tentang interkoneksi sistem. Ia mengatakan, sampai saat ini, interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi.

Ia menginginkan semua sistem yang terlibat dalam proses penempatan PMI berpusat pada SISNAKER yang sudah dibuat di Kemnaker.

Menurutnya, SISNAKER yang telah dibuat dan masih terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan suatu ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan, dari mulai layanan antar kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja, pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.

“Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time. Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar,” ucapnya.

Selain kedua persoalan di atas, ia juga menyinggung sulitnya klaim di BPJS Ketenagakerjaan, pembebasan biaya penempatan PMI, dan pemberdayaan PMI dan keluarga.

Sementara Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan, terdapat tiga Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU No. 18/2017 yang masih belum diselesaikan. Padahal, kata Benny, tiga RPP itu sangat dibutuhkan pada waktu sekarang ini.

Ketiga RPP tersebut tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, serta tentang tugas dan wewenang atase ketenagakerjaan.

"Pesan Presiden sangat jelas dan tegas, ‘jangan pernah ada lagi PMI kita yang dianiaya di luar negeri. Jangan sampai PMI kita dibebani dengan berbagai biaya dan hutang yang pada akhirnya memupus mimpi-mimpi mereka untuk sejahtera, membajak harapan mereka untuk menjadikan keluarga mereka lebih sejahtera’,” terang Benny.

Oleh karena, kata Benny, pasal 4 di Perkabadan secara tegas menyebutkan, PMI dan keluarganya tidak dapat dibebani pinjaman yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak manapun sebagai biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak dan/atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan.

Pembukaan Rakor dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, Dirjen Binalattas, Budi Hartawan dan Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemnaker. []

Baca juga:



Berita terkait
Kemnaker: Semua Pihak Sudah Terlibat Pembahasan UU Cipta Kerja
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengakatak pembahasan UU Cipta Kerja sudah melibatkan banyak pihak termasuk pengusaha dan serikat pekerja.
Kemnaker Sebut Pencairan Subsidi Gaji Capai 95 Persen
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan proses pencairan subsidi gaji sudah mencapai 95.4 persen.
Kemnaker Terima 3,5 Juta Data Subsidi Gaji Tahap III
3,5 juta data calon penerima bantuan subsidi gaji/upah (BSU) telah diterima Kemnaker dari BPJS Ketenagakerjaan untuk tahap ketiga.
0
220.000 Relawan Siap Menangkan Pradi-Afifah Pilkada Depok
Ada 2020 relawan yang siap menangkan Pradi-Afifah dalam Pilkada Kota Depok 2020.