Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola langsung oleh Kemnaker di setiap provinsi. Hal ini bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, menyatakan bahwa Kemnaker akan menerapkan kebijakan transformasi BLK pada tahun 2021.
“Transformasi BLK adalah strategi perubahan BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana dan fasilitas, substansi pelatihan, dan persepsi, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi ketenagakerjaan nasional,” kata Dirjen Binalattas, Budi Hartawan, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kita lakukan di 5 BBPLK dari tahun 2016 sampai tahun 2020
Budi Hartawan menjelaskan, sebelumnya Kemnaker telah menerapkan program 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) BLK. Program ini berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan 2020. 3R bertujuan untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi, sehingga dapat menciptakan SDM kompeten sesuai kebutuhan industri dalam jumlah yang memadai.
Program 3R diterapkan di Lima BLK Besar yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, BBPLK Bandung, BBPLK Semarang dan BBPLK Medan. Program ini dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk itu, program transformasi BLK bertujuan untuk melanjutkan program 3R.
“Ini merupakan kelanjutan dari konsep 3R, yang telah kita lakukan di 5 BBPLK dari tahun 2016 sampai tahun 2020,” ujarnya.
Budi menjelaskan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.
"Dalam reformasi kelembagaan ini idealnya setiap provinsi ada UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat), minimal 1 UPTP," jelasnya.
Tak hanya itu, reformasi kelembagaan juga mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.
"Banyak peluang pemagangan ke negara selain Jepang, ini yang harus kita optimalkan bersama," kata dia.
Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.
"Untuk revitalisasi sarana dan prasarana akan dilakukan pemberdayaan dan implementasi 3R BLK,” katanya. []
Baca juga:
- Kemnaker-BP2MI Bahas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kemnaker: Semua Pihak Sudah Terlibat Pembahasan UU Cipta Kerja
- Kemnaker Sebut Pencairan Subsidi Gaji Capai 95 Persen
