Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) fokus menangani soalan tanah. Salah satu target utama hingga tahun 2024 adalah mendaftarkan bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut berdasarkan visi besar menjadi lembaga pengelola penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun 2024.
Tugas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk bergerak cepat dalam mendaftarkan tanah seluruh wilayah di Indonesia
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Suyus Windayana. Dalam acara Forum Ilmiah 2 dengan tema "Pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Indonesia" yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kementerian ATR/BPN melalui video conference, Kamis 01 Oktober 2020.
"Jika kita membicarakan mengenai pendaftaran tanah, di negara lain sudah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu. Maka ini merupakan tugas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN untuk bergerak cepat dalam mendaftarkan tanah seluruh wilayah di Indonesia. Tahun depan melalui arahan dari Menteri ATR/Kepala BPN proses pendaftaran tanah difokuskan pada pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah," jelas Suyus Windayana.
Lanjut Dirjen PHPT mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN juga fokus dalam penyelesaian permasalahan mengenai tanah ulayat. Hal tersebut ditandai dengan dimasukannya struktur baru dalam Direktorat Jenderal PHPT.
"Ini merupakan struktur baru dalam Ditjen PHPT. Yang menjadi fokus dalam penyelesaian tanah ulayat ini ada di beberapa kabupaten salah satunya di Sumatra Barat, Papua dan beberapa lokasi lainnya,"katanya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa untuk dapat menuju institusi berstandar dunia dibutuhkan juga transformasi digital.
"Untuk menuju semuanya elektronik maka kualitas data sangat penting, saat ini layanan yang siap elektronik masih 37,63 persen saja dan sisanya masih manual. Maka di sini masih menjadi pekerjaan rumah bersama untuk dapat menggalakkan validasi serta revalidasi data sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas," ujarnya.
"Tantangan dalam penerapan layanan elektronik pasti ada, mulai dari tantangan teknis dan non teknis. Tapi tidak perlu khawatir, karena saat ini masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi elektronik dikarenakan juga pertumbuhan alat pembayaran menggunakan kartu yang semakin meningkat. Sehingga diharapkan nantinya setelah Kementerian ATR/BPN seluruhnya elektronik akan semakin memudahkan masyarakat," sambungnya. []
Baca juga:
- Jalan Buntu Konflik Agraria Pesisir Selatan Lumajang
- Kebijakan Agraria Tujuh Presiden Indonesia, Jokowi yang Terbaik
- Presiden Jokowi: Perpres Reforma Agraria Selesai Minggu Depan
