UNTUK INDONESIA
Kementerian ATR/BPN Audit Hulu Hilir Penyebab Banjir
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir imbas dari banjir Jakarta.
Pengendara mobil melintasi banjir di kawasan Kemang Raya, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang akan mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir imbas dari banjir yang merendam sejumlah kawasan Jakarta dan sekitarnya, sejak Selasa, 26 Februari 2020.

Pasalnya, dari informasi yang ia peroleh salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di Ibu Kota adalah kawasan Puncak, Bogor yang sudah padat dengan pembangunan vila.

“Dari hulu juga ada persoalan karena di puncak sudah jadi vila," ujar Budi Situmorang dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Padahal, syarat pembangunan vila hanya 20 persen dari unsur tata ruang. "Kalau lebih akan kita bongkar," kata dia.

Imbas dari pembangunan vila yang melebihi ketentuan itu, menurut dia menyebabkan tertutupnya resapan air. Akhirnya ketika hujan deras, beberapa ruas titik di wilayah tertentu tergenang banjir.

Selain itu di kawasan hulu, faktor lain yang diduga sebagai penyebab banjir adalah berkurangnya danau di wilayah Bogor, Depok, dan sekitarnya.

"Itu kan kebanyakan danau sekarang kan terus berkurang, kita kerja sama untuk menyertifikatkan danau supaya danaunya tidak berkurang," ujarnya.

Untuk di hilir, menurut Budi pihaknya akan menelusuri bangunan yang tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB), termasuk membongkar bangunan tersebut.

"Kita bongkar termasuk bangunan yang tidak mempunyai hak. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah bisa mencabut hak kalau itu untuk penanggulangan bencana," kata dia. []

Berita terkait
Jakarta Banjir, NasDem: Anies Tak Punya Hati
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempunyai hati nurani terkait banjir di Jakarta.
Banjir Jabodetabek, NasDem: Kepala Daerah Sok Pintar
Anggota Komisi V DPR marah besar Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten mangkir rapat membahas banjir Jabodetabek.
Usai Banjir Jakarta, 1.096 Gardu PLN Kembali Normal
Sebanyak 1.096 dari 1.157 gardu listrik wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya kembali beroperasi dengan normal.
0
Ratusan Ojol dan Debt Collector Bentrok di Sleman
Ojol dan DC bentrok di sekitar Kantor Grab Yogyakarta. Kedua belah pihak saling lempar batu.