Kemenhub-Kemenkeu Akan Bahas Insentif Penerbangan

Kemnehub dan Kemenkeu akan membahas masalah pengurangan kewajiban penyetoran PNBP yang akan dipakai sebagai salah satu insetif untuk maskapai.
Menhub, Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2019. (Foto: setkab.go.id/Humas/Jay)

Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu akan membahas masalah pengurangan kewajiban penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akan dipakai sebagai salah satu insentif untuk maskapai. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan akan melaporkan rumusan insentif penerbangan untuk maskapai kepada Presiden Joko Widodo pekan depan, menyusul lesunya penerbangan karena terdampak virus corona.

"Akhir minggu ini atau awal minggu depan difinalkan, baru kami laporkan ke Presiden, Selasa," kata Menhub usai memberikan sambutan pada Sarasehan Anti Korupsi di Kemenhub, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut Budi, Kemenkeu mempunyai kewenangan untuk menetapkan dikurangi atau ditiadakan. Besaran PNBP yang harus dibayarkan saat pesawa itu mendarat yaitu sebesar Rp 60 juta. Selain itu, juga diusulkan untuk biaya mendarat (landing fee) atau pajak bandara atau airpot tax yang dikenakan langsung kepada penumpang melalui harga tiket.

Menteri Budi juga telah membahas dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusibandio, bertemu dengan seluruh operator penerbangan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Keduanya juga sepakat memberikan insentif atau membuat suatu paket wisata antara maskapai dan hotel untuk membangkitkan lagi gairah wisata dan penerbangan yang tengah lesu.

Wuhan CoronaKabin krew mengenakan baju steril melakukan persiapan akhir di dalam pesawat tipe A-330 milik Batik Air ID 8618 yang akan digunakan untuk menjemput Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Sabtu, 1 Februari 2020. (Foto: Antara/Muhammad Iqbal)

Pasalnya, Budi menyebutkan penerbangan berkurang, terutama dari dan ke China sebesar 30 persen karena dampak virus corona. "Rata-rata segitu, tapi yang ke Jepang, Amerika, Korea enggak masalah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Wishnutama menyebutkan potensi kerugian di sektor pariwisata akibat serangan virus corona mencapai 2,8 miliar dolar AS atau Rp 38,2 triliun. “Karena ini masih bergerak, kita bisa tahu ruginya berapa, kalau corona sudah berhenti, kalau kita ‘average’ (rata-rata) setahun dari Tiongkok saja dengan dua juta jumlah wisatawan kan sudah 2,8 miliar dolar AS kerugian,” ucapnya.

Angka tersebut, lanjut Wishnutama, jika dihitung dari kunjungan jumlah wisatawan China ke Indonesia selama satu tahun, di mana rata-rata mencapai dua juta wisman.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Virus Corona, Garuda Awasi Penerbangan ke Hong Kong
Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan maskapai nasional Garuda Indonesia berkomitmen mendukung upaya pemerintah mencegah virus corona.
Vietnam Larang Seluruh Penerbangan dari dan ke China
Pemerintah Vietnam mengumumkan keadaan darurat kesehatan masyarakat atas berjangkitnya virus corona. Sementara, Thailand mengevakuasi warganya.
Kualanamu Tak Melayani Penerbangan Rute China
Bandara Kualanamu Internasional Airport tidak melayani penerbangan internasional rute Kota Wuhan, China.