Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (Menristek dan Kepala BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Kabinet Indonesia Maju, mempunyai harta kekayaan, juga mempunyai utang.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terkini, Bambang memiliki kekayaan sebesar Rp 29,2 miliar. Berikut perinciannya.
1. Tanah dan Bangunan
Bambang Brodjonegoro mempunyai 4 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 24,7 miliar. Juga memiliki tanah dan bangunan termahal dengan luas 1050m2/450 m2 di Kota Jakarta Selatan dengan harga Rp 9 miliar. Sedangkan untuk nilai terkecil tanah seluar 43 m2 di Kota Jakarta Selatan senilai Rp 2 miliar.
2. Harta bergerak, Surat Berharga serta Kas dan Setara Kas
Bambang Brodjonegoro mempunyai harta bergerak lain sebesar Rp 212 juta. Juga mempunyai surat berhaga senilai Rp 677 juta. Sedangkan kas dan setara kas, ia memiliki Rp 4,7 miliar.
3. Utang
Dari sekian banyak hartanya tersebut, Bambang Brodjonegoro memiliki utang sebesar Rp 1,1 miliar.
Sehingga harta kekayaannya setelah dikurangi utang adalah Rp 29,2 miliar.
Gaji dan Tunjangan Menteri
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 menyebutkan gaji pokok menteri adalah Rp 5,04 juta per bulan. Selain itu, menteri diberikan tunjangan oleh negara. Tunjangan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Pasal 2.e dari Keputusan Presiden tersebut menyebutkan tunjangan yang diberikan kepada menteri adalah Rp 13,6 juta per bulan. Tunjangan tersebut juga berlaku untuk Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara.
Jadi, total gaji dan tunjangan yang diterima menteri dalam sebulan adalah Rp 18,64 juta.
Di luar itu, menteri mendapatkan tunjangan operasional untuk membiayai kegiatan menteri, bukan untuk kepentingan pribadi. Menteri juga mendapat rumah dan mobil dinas yang harus dikembalikan ketika masa jabatan berakhir.
Gaji dan Tunjangan Wakil Menteri
Gaji dan tunjangan wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Peraturan tersebut menyebutkan wakil menteri mendapat tunjangan sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu.
Keputusan Presiden tersebut memperinci jumlah tunjangan menteri adalah Rp 13,6 juta per bulan. Jadi, jumlah tunjangan yang diberikan kepada para wakil menteri adalah Rp 11,57 juta per bulan.
Wakil menteri yang berdinas di Kementerian juga mendapatkan tunjangan kinerja, yaitu diberikan hak keuangan sebesar 135 persen dari tunjangan kinerja Pejabat Eselon I dengan peringkat jabatan tertinggi.
Sementara hak keuangan bagi wakil menteri berasal dari pegawai negeri dibayarkan sebesar selisih penerimaan hak keuangan sebagai wakil menteri dengan penghasilan yang diterima sebagai pegawai negeri.
Selain tunjangan jabatan, para wakil menteri memperoleh fasilitas berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan. []
(Muhammad Nefki Hasbiansyah)
