UNTUK INDONESIA
Kata PKS, Presiden Jokowi Lemah dan Plin Plan
Pemerintahan Jokowi periode dua ini masih saja seperti dulu. Lemah dan plin plan. Terlihat saat wabah Covid-19 melanda negara ini. Kata orang PKS.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Syahrul Aidi Maazat. (Foto: dpr.go.id)

Pematangsiantar - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syahrul Aidi Maazat mengatakan Presiden Jokowi dan jajarannya lemah, tidak siap menghadapi wabah Covid-19. Banyak kebijakan tidak matang, tumpang tindih di antara kementerian-kementerian.

"Pemerintahan Jokowi periode dua ini masih saja seperti dulu, lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder," kata Syahrul dalam siaran pers diterima Tagar di Pematangsiantar, Rabu, 29 April 2020.

Tak hanya itu, Syahrul menganggap Jokowi terkesan hanya sedang pencitraan dalam memberikan bantuan, meremehkan persoalan Covid-19.

"Sering berubah-ubah, menyebabkan banyak benturan, membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi implementasinya nol, sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh Presiden dan mengesampingkan keselamatan rakyat," ujarnya.

Anggota Komisi V ini menambahkan, setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Covid-19. Yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Sosial.

Jadi implementasinya nol, sehingga hanya menjadi pencitraan bantuan oleh Presiden dan mengesampingkan keselamatan rakyat.

Ia mengatakan, efek ketidaksinkronan menyulut konflik sosial di lapisan bawah. Hal ini ditandai dengan berbagai penolakan oleh kepala desa hingga Ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

"Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW yang tak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19. Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan," kata dia.

Syahrul meminta pemerintah mengevaluasi cara kerja dalam penanganan Covid-19. Katanya, harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan, jangan sampai ada tumpang tindih yang menyulitkan pemerintahan daerah.

Sederhanakan alur birokrasi, kata Syahrul. Cari cara jitu alur pemutusan mata rantai Covid. Misalnya saat ini ada pool test algoritma yang dikembangkan anak-anak muda kita. Kemudian sesuaikan standar dengan keadaan kekinian. 

Misalnya saat ini ada BLT dari Kemendes PDTT, seharusnya kementerian terima data up to date dari RT/RW. Jangan pakai data sendiri dari atas. Dan jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang dipakai dalam keadaan normal." 

"Hari ini semua orang terdampak Covid-19 sehingga banyak orang turun kelas. Misalkan kelas pekerja terdampak PHK, yang dulu middle class lalu terjun bebas menjadi lower class. Jadi pembagian harus adil, semua harus dapat," kata Syahrul.

Ia juga mengatakan beleid yang selalu berbenturan dengan prinsip otonomi daerah, membuat pemerintah daerah terbelenggu dengan instruksi yang tidak jelas dari pemerintah pusat. Padahal dengan diberi kewenangan dan kebebasan bertindak, pemerintah daerah bisa segera mengatasi Covid-19

Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus, kata Syahrul. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid. 

"Karena dampak paling besar dalam pemberlakuan PSBB yang kontroversial ini adalah warga di daerah yang digawangi Pemda sampai jajaran turunannya di tingkat Desa dan RT/RW sebagai garda terdepan. Karena segala wanprestasi Presiden dari pencitraanya pasti mereka yang menanggung. So stop pencitraan bantuan Mr. President," kata Syahrul. []

Baca juga:

Berita terkait
4 Cara Jokowi Cegah Kelangkaan Pangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan empat cara guna menghadapi kelangkaan bahan pokok bagi masyarakat di saat pandemi virus corona Covid-19.
Covid-19, Jokowi Beri BLT Masyarakat Miskin di Desa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan berupaya menjaga daya beli masyarakat miskin di desa selama pandemi virus corona.
Sah! Jokowi Larang Masyarakat Mudik Lebaran 2020
Presiden Jokowi resmi melarang mudik Lebaran tahun 2020 untuk seluruh masyarakat Indonesia.
0
Cuti Bersama, Protokol Kesehatan di Bukittinggi Makin Ketat
Kota Bukittinggi sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat akan berlakukan protokol kesehatan ketat di objek wisata.