Banda Aceh – Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem berharap semua pihak untuk terus merawat perdamaian yang telah dicapai, melalui MoU Helsinki pada 2005 silam.
“Pertama, kita harap perdamaian kita rawat, jaga kebersamaan, pupuk kebersamaan,” kata Mualem kepada wartawan, usai upacara peringatan 15 tahun damai Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Mualem juga berharap pemerintah pusat untuk segera merealisasi butir-butir perjanjian MoU Helsinki. Menurutnya, realisasi perjanjian itu belum maksimal.
Kepada pemerintah pusat dengan 15 tahun perdamaian, butir-butir MoU perjanjian kita dapat rampung sebanyak mungkin.
“Dengan implementasi yang ada, juga kita harapkan kepada pemerintah pusat dengan 15 tahun perdamaian, butir-butir MoU perjanjian kita dapat rampung sebanyak mungkin,” kata Mualem.
Ia juga mengajak semua pihak, terutama pemangku kepentingan di Aceh untuk bersatu. Hal ini agar butir-butir perjanjian MoU Helsinki dapat segera direalisasikan.
“Harapannya, tetap kita pupuk kebersamaan dan kepompakan ini,” ucap Mualem, yang juga Ketua DPA pusat.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah merespon baik atas nasihat Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) dalam menyambut 15 tahun perdamaian Aceh. Menurutnya, nasihat JK sangat bagus, apalagi ia terlibat langsung dalam proses perdamaian Aceh.
“Saya setuju dengan Pak JK, apalagi Pak JK bagian penting dalam proses perdamaian dan MoU Helsinki, saya setuju nasihat Pak JK,” ujar Nova.
Kata Nova, sebagai anak bangsa dan aparatur negara, serta kepala daerah, dirinya akan ikut semua perundang-undangan dalam setiap mengambil kebijakan. Di sisi lain, ia juga akan mendengar masukan-masukan dari pihak lainnya.
“Saya ikut juga nasihat-nasihat orang tua, termasuk saya sering komunikasi dengan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haitar,” ujar Nova.
Baca juga: Jeritan Eks Kombatan GAM Setelah 15 Tahun Damai Aceh
Diberitakan sebelumnya, upacara peringatan 15 tahun damai Aceh yang dipusatkan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Kabupaten Aceh Besar, pada Sabtu, 15 Agustus 2020 pagi, berakhir ricuh. Sekelompok massa tampak mengejar Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Al-Haytar.
Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) pusat, Azhari Cage menyebutkan, setelah melakukan perundingan, ternyata massa yang terlibat kericuhan itu ingin menaikkan bendera bintang bulan di halaman Kompleks Meuligoe Wali Nanggroe Aceh.
“Rekan-rekan KPA menginginkan pengibaran bendera bintang bulan, di tiang satu lagi di Meuligoe Wali Nanggroe, namun dicegah oleh TNI/Polri tadi, dan benderanya diambil,” tutur Azhari saat dikonfirmasi Tagar.
Kata Azhari, massa ingin menaikkan bendera bintang bulan hanya sebentar saja, yakni 10 hingga 15 menit. Ini merupakan bagian dari memperingati 15 tahun damai Aceh.
“Mereka meminta agar diizinkan mengibarkan bendera bintang bulan tersebut untuk memperingati hari damai Aceh, 15 atau menit 10 menitlah permintaan rekan-rakan,” ujarnya. []
